Main Menu

Petani Luwu Utara Ungkap Pelanggaran Soal Pupuk Bersubsidi

Fahrio Rizaldi A.
05-02-2018 22:08

Ilustrasi Pupuk Bersubsidi (GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Luwu Utara, Gatra.com - Kabupaten Luwu Utara kembali menjadi lokasi program audit sosial pupuk bersubsidi. Dalam program itu ditemukan pelanggaran yang berdampak pada petani berupa adanya sistem yang memaksa petani bergantung pada pupuk bersubsidi. Parahnya lagi, sistem itu mengharuskan petani membeli pupuk non subsidi agar dapat menerima pupuk bersubsidi.


Praktik nakal itu terungkap dari hasil pemantauan sejumlah kelompok tani yang tergabung dalam Focus Group Discussions (FGD) Validasi Mekanisme Komplain Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Beberapa perwakilan kelompok tani mengungkapkan, saat ini, ketika petani ingin membeli pupuk bersubsidi berukuran 50kg, maka diwajibkan membeli pupuk non subsidi merek Ponska sebanyak 1 kg. "Kalau tidak beli pupuk non subsidi, pupuk bersubsidinya tidak diberikan," kata Konsta, petani dari Desa Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dalam keterangan tertulis, Senin (5/2).

Hal serupa diungkapkan Masta, petani asal Desa Sassa Kecamatan Baebunta. Masta yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Setuju itu mengaku telah membeli pupuk subsidi Urea sebanyak 50 sak, namun diwajibkan membeli pupuk non subsidi sebanyak 2 sak dengan harga Rp 10 ribu setiap 1 kg. "Katanya [sistem pembelian] itu berpasangan, jadi harus dibeli secara bersamaan," ungkapnya.

Menanggapi pengaduan dari para petani tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP), Agussalim Lambong menegaskan, tidak ada aturan yang mewajibkan petani membeli pupuk non subsidi apapun alasannya. "Kita akan mengecek ini karena tidak ada aturan yang mewajibkan petani beli pupuk non subsidi," tandasnya.

Agussalim menyarankan kelompok tani agar melaporkan segala bentuk pelanggaran terkait pupuk bersubsidi. "Tidak ada larangan pengecer menjual pupuk non subsidi, tapi tidak ada kewajiban petani untuk membeli," ungkapnya.

Selain masalah pemaksaan, persoalan lain berupa ketersediaan pupuk juga masih saja terjadi. Dalam FGD sebelumnya, di Desa Jenetaesa, muncul gagasan untuk melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengecer pupuk bersubsidi untuk menjamin kemudahan akses.

H. Amiruddin Ketua Kelompok Tani Tanadidi Jaya menerangkan, pemerintah Desa Jenetaesa mengalokasikan anggaran untuk BUMDes sebesar Rp 100 juta. Menurutnya, bagi petani anggaran ini dianggap masih kurang jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan pupuk dari 13 kelompok tani yang ada di Desa Jenetaesa.

Dia memaparkan, untuk pemupukan tahap I hampir tidak ada kendala. Namun untuk pemupukan tahap II, terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pupuk subsidi jenis tertentu (Za, SP 36, dan Phonzka). "Khusus untuk jenis phonska, tersedia phonska plus [non subsidi] di pasar," kata Amiruddin.

Hasil dari FGD tersebut terungkap, para petani memang menginginkan adanya kehadiran BUMDes selaku pengecer pupuk bersubsidi. Namun, kehadiran BUMDes sebagai pengecer pupuk diharapkan tidak mengganggu mekanisme pasar yang ada.

"Oleh karena itu, sebagai langkah awal, BUMDes diharapkan membangun komunikasi dengan pihak lain [termasuk dengan pengecer, poktan, pengusaha lainnya] dalam merencanakan usahanya," kata Amiruddin.

Kedua, BUMDes tidak hanya diharapkan bergerak pada usaha penyediaan pupuk saja, namun juga menyediakan racun dan kebutuhan pertanian lainnya. Selain itu, BUMDes juga bisa bergerak pada usaha pascapanen (misalnya, pengeringan dan jual/beli gabah). Oleh karena itun BUMDes diharapkan menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam mengembangkan usahanya.

Ketiga, Keberadaan BUMDes berpotensi untuk membuka lapangan kerja dan berkontribusi pada peningkatan PAD Desa Jenetaesa. Keempat, belum ada wadah yang terbentuk di Desa Jenetaesa untuk melaporkan keluhan dan melakukan komplain terkait permasalahan pupuk bersubsidi.


Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Iwan Sutiawan

Fahrio Rizaldi A.
05-02-2018 22:08