Main Menu

Indonesia Pimpin Asean Buka Perdagangan Enam Negara Asia Pasifik

Mukhlison Sri Widodo
06-02-2018 15:10

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito. (GATRA/Arif Koes/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukito membuka pertemuan ke-21 The Trade Negotiating Committee (TNC) dan Related Meeting of The Regional Ekonomic Partnership (RCEP) di Yogyakarta, Selasa (6/2).

 

 

Perjanjian yang mulai efektif tahun depan diharapkan mampu meningkatkan ekspor Indonesia. “Indonesia sebagai ketua tim negosiasi dan pemimpin persidangan rapat di ajang ini memiliki tanggung jawab menjembatani kepentingan 16 negara ASEAN dan enam negara blok ekonomi Asia Pasifik,” kata Mendag.

 

Di acara yang digelar  selama 2-9 Februari ini, Indonesia bertugas menjadi mediator negara-negara ASEAN yang belum memiliki perjanjian ekonomi bilateral dengan enam negara di Asia Pasifik tersebut.

 

Dengan forum ini, enam negara nantinya memiliki perjanjian dengan ASEAN dalam  bidang ekonomi yakni China, Jepang, Korea Utara, India, Australia, dan Selandia Baru.

 

"Secara ekonomi perjanjian ini sangat penting karena akan memberikan kesempatan kita dalam meningkatkan ekspor maupun investasi,”  kata Enggar.

 

Terlebih lagi untuk Indonesia. Dengan peluang pasar mencapai 250 juta orang, Indonesia dinilai oleh enam negara tersebut memiliki prospek yang besar dan harus diprioritaskan.

 

Misalnya China, Jepang, dan Korea yang berperan besar dalam industri teknologi. Kemudian India yang orientasi perekonomiannya pada bidang jasa. Adapun Australia dan Selandia Baru dalam bidang pertanian, perternakan, dan manufaktur.

 

“Dengan perjanjian ini, peluang Indonesia memenuhi target peningkatan ekspor 11 persen seperti yang diminta Presiden optimis terpenuhi,” katanya.

 

Dalam kesempatan ini, Lukito juga menyinggung soal rencana impor beras. Mendag Lukito menyatakan impor beras diserahkan ke Bulog sebagai badan resmi yang ditunjuk pemerintah.

 

Lukito memastikan, impor beras sebagai upaya stabilitasi stok beras nasional. Ia meminta, kebijakan ini jangan dipertentangkan dengan petani, sebab merupakan dua hal yang berbeda.

 


 

Repoter : Arif Koes

Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
06-02-2018 15:10