Main Menu

Kebijakan Impor Jagung Kemendag Resahkan Petani

Fahrio Rizaldi A.
08-02-2018 17:20

Ilustrasi (Shutterstock/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali membuka keran impor. Kali ini, kebijakan impor diberikan untuk komoditas jagung. Langkah ini menuai kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.


Anggota Komisi IV DPR RI, Agus Handoyo menilai untuk kesekian kalinya kebijakan pemerintah meresahkan petani. Kemendag telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2018 mengenai ketentuan impor jagung.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa jagung dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Persetujuan Impor (PI) jagung sebanyak 171.660 ton yang diteken pada 17 Januari 2018, dan berlaku hingga 17 April mendatang.

Sementara itu, izin impor tersebut dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Izin tersebut diberikan kepada lima perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). "Rencana impor jagung telah mencederai petani jagung," kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Kamis (8/2).

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, sebelum kebijakan impor itu diberlakukan, semestinya Kemendag terlebih dahulu mengkaji untung ruginya buat para petani. "Kasihan petani kita. Semestinya negara dengan berbagai kebijakannya harus melindungi mereka (petani), bukan malah membuat kebijakan yang merugikan petani," ujarnya.

Kebijakan impor jagung ini, kata Rahmad, sangat mengejutkan. Pasalnya, pada tahun 2017 lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementan untuk menghentikan impor jagung. "Perintah presiden itu tujuannya untuk meningkatkan penghasilan petani. Dan petani memang semakin bergairah untuk menanam jagung karena menguntungkan. Kini, di awal 2018 muncul lagi kebijakan impor. Ini bagaimana? Jangan sampai kebijakan pemerintah justru merugikan petani dan menguntungkan pemburu rente," tandasnya.

Selain kerugian yang bakal diderita para petani jagung, Rahmad juga menyoroti rencana impor jagung yang dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementan. Menurut politisi asal dapil Jawa Tengah ini, impor tanpa rekomendasi kementerian terkait merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang.

"Impor memang dibenarkan oleh undang-undang tapi harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Karena itu sesuai aturan yang berlaku, impor harus berdasarkan rekomendasi kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian. Kalau tanpa rekomendasi, itu pelanggaran undang-undang," tandasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir mengatakan, saat ini harga jagung di beberapa daerah yang merupakan sentra produksi jagung, turun di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP).

Turunnya harga jangung di bahwah HAP itu terungkap dari data Pusat Informasi Pasar (PIP) per tanggal 2 Februari 2018. Tercatat, penurunan harga jagung terjadi di Kabupaten Bireun yaitu di angka Rp 3.100 per kg, Gayo Lues Rp 2.900, Asahan Rp 2.500, Barito Selatan Rp 2.500, Tapin Rp 2.800, dan Minahasa Selatan Rp 2.700.

"Selain itu, penurunan harga jagung di bawah HAP pun terjadi di kabupaten sentra produksi Sulawesi Selatan, yaitu Bantaeng mencapai Rp 2.900 dan Jeneponto Rp 2.800 per kilogram," kata Winarno.

"Kami juga dapat laporan bahwa harga jagung pun jatuh di Kabupaten Kuningan dan Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara, harga jagung kadar air 17% hanya Rp2.200 per kilogram," imbuhnya.

Adapun sesuai dengan Permendag Nomor 47/M-DAG/PER/2017 tentang Harga Acuan Pembelian (HAP) di petani untuk jagung dengan kadar air 15% yakni Rp 3.150 per kg. Winarno menilai penurunan harga jagung ini harus segera disikapi agar tidak membuat petani merugi. Sebab dapat berdampak pada gagalnya upaya pemerintah dalam mewujudkan amanah Nawacita Jokowi-JK, yakni mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"Harga di bawah HAP berdampak nyata pada kesejahteraan petani dan menggagalkan visi Nawacita Jokowi. Apalagi pesan Presiden Jokowi bahwa petani tidak boleh merugi, harus sejahtera. Kuncinya Bulog dan semua pihak harus turun membelinya," tutur dia.

Terkait masalah ini, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementan, Agung Hendriadi, menegaskan selain berkomitmen meningkatkan produksi, juga menjamin kesejahteraan petani. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog agar menyerapnya sesuai HAP.

"Kami juga akan mendorong perusahaan pakan ternak yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) untuk membeli jagung petani," ungkapnya.

Agung menyebutkan, harga jagung di beberapa daerah atau sentra produksi lainnya sangat menguntungkan petani atau di atas HPP. Misalnya di Kabupaten Bima mencapai Rp 4.000 per kg, Mandailing Natal Rp 3.400, Serdang Bedagai Rp 3.300, Ogan Ilir Rp 4.600, dan Garut Rp 3.400 per kg. "Petani tidak boleh rugi, untuk itu harga di semua daerah minimal sama dengan HAP," kata Agung.


Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Iwan Sutiawan

Fahrio Rizaldi A.
08-02-2018 17:20