Main Menu

Koperasi Perikanan ''Rindukan'' Perpres

Iwan Sutiawan
21-02-2018 18:04

Rokhmin Dahuri (kedua dari kiri) dalam diskusi Perpres tentang koperasi perikanan. (GATRA/Iwan Sutiawan/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, menilai perlu segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) untuk mengembalikan koperasi sebagai penyelenggara lelang ikan tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).


"Koperasi perikanan itu saya menyaksikan sendiri, betapa bermanfaat dan sangat luar biasa, karena saya sejak kelas 4 SD melaut bersama ayah saya," kata Rokhmin dalam diskusi bertajuk "Koperasi Nelayan Menunggu Payung Hukum untuk Tempat Pelelangan Ikan" di Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, Jakarta, Rabu (21/2).

Sebelum pemerintah daerah (pemda) mengambil alih fungsi koperasi perikanan di TPI, koperasi di sektor ini sangat maju dan menguntungkan nelayan. Koperasi bisa menyediakan layar, mesin kapal, dan peralatan nelayan lainnya hingga kebutuhan hidup sehari-hari nelayan dan keluarganya.

Bukan hanya itu, koperasi perikanan juga menjamin pembelian ikan hasil tangkapan nelayan dengan harga yang menguntungkan. "Di sisi hilirnya menjamin pemasaran ikan nelayan. Mengapa perpers ini penting," ujarnya.

Namun demikian, guru besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini memberikan lima masukan, di antaranya meningkatkan prasarana, sarana, kondisi sanitasi, dan higienestas pelabuhan perikanan (TPI) sesuai standar nasional dan internasional sebagai tempat pendaratan dan pelelangan ikan tangkapan nelayan dan kawasan industri perikanan terpadu.

Kemudian, menyediakan sarana produksi perikanan tangkap dan perbekalan melaut dengan kuantitas mencukupi setiap saat, kualitas unggul, dan harga relatif murah. Selanjutnya, menjamin pemasaran hasil ikan tangkapan nelayan dengan harga sesuai nilai keekonomian.

Saran lainnya, koperasi perikanan tangkap harus membentuk unit-unit usaha mulai dari penangkapan, pengolahan hasil perikanan hingga pemasaran hasil perikanan. Pemasaran ini meliputi ekspor, retail domestik, dan pemasok domestik.

Senada dengan Rokhim, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM,  I Wayan Dipta, mengatakan, bahwa pihaknya mendorong agar perpres ini segera terbit untuk mengembalikan tugas koperasi perikanan di TPI.

"Dulu ketika penyelenggaraan pelelangan ikan diberikan kepada koperasi, itu nyata sekali dampaknya, bukan hanya pada pertumbuhan koperasi, tetapi yang lebih penting adalah pada kesejahteraan nelayan," katanya.

Koperasi juga menjadikan nelayan mempunyai posisi tawar dan kepastian soal pembelian ikan dengan harga terbaik, memberikan retribusi sangat signifikan kepada pemerintah.

"Para nelayan pun dapat kepastian, ketika ada risiko, ada dana yang sudah mereka miliki, karena pembagiannya 60:40. Jadi 60 ke Pemda, 40 itu ke koperasi sehingga ada dana peceklik, dana asuransi, dana sosial, dana kesehatan," katanya.

Karena ada dana asuransi, maka pemerintah tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran hingga ratusan milyar. Namun setelah Pemda mengambil alih pengelolaan TPI dengan lahirnya UU Otonomi Daerah (Otda), berbagai keuntungan itu sirna karena pemerintah setempat tidak mampu mengelolanya secara baik.

"TPI-nya diambil alih daerah, tapi mereka tidak bisa mengelola dengan baik. Kami sudah berkunjung ke beberapa TPI, kita harapkan bisa cepat ada payung hukum ini," kata Wayan.

Selain Rokhim dan Wayan, diskusi ini juga menghadirkan Ono Surono selaku Ketua Umum (Ketum) Induk Koperasi Perikanan Indonesia dan Anggota Komisi IV DPR RI sebagai narasumber.

Ono mengatakan, bahwa koperasi perikanan atau nelayan bisa memberikan kepastian untuk mengelola TPI. Korelasinya, harus mengetahui bagaiman siklus perikanan tangkap dikaitkan dengan berbagai regulasi terkait pengelohan perikanan di Indonesia. TPI itu masih terintegrasi dengan pelabuhan perikanan.

"Bicara TPI tidak hanya bicara memungut retribusi dan pendapatan daerah, tapi bicara TPI itu menjadi pusat kegiatan nelayan, pusat semua kegiatan semua pelaku di bidang perikanan," katanya.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
21-02-2018 18:04