Main Menu

Punya Peran Sentral, Pemerintah Diminta Naikkan Anggaran Kemenkop-UKM

Wem Fernandez
08-03-2018 23:50

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Darmadi Durianto. (Dok.DPR/RT)

Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Darmadi Durianto, mengimbau pemerintah untuk menaikkan kembali anggaran untuk Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM. Pasalnya, keberadaan Koperasi dan UMKM sangat penting bagi perekonomian bangsa.

"Supaya daya saing koperasi dan UMKM bisa meningkat serta menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan koperasi dan UMKM," kata Darmadi saat membuka Pelatihan Kewirausahaan Melalui Gerakan Koperasi di Jakarta, Rabu (8/3).

Pemberdayaan koperasi dan UMKM, lanjut politisi PDI-Perjuangan ini, merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan rakyat Indonesia. Dampaknya, akan banyak peluang tersedianya lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. 

"Salah satu bentuk komitmen Pemerintah itu, dengan menaikkan kembali anggran untuk Kementerian Koperasi dan UKM. Jika tidak, akan berjalan di tempat, bahkan koperasi hanya tinggal nama dan UMKM tergilas oleh perusahaan bermodal besar," ujar pria yang juga menjabat Koordinator Perekonomian DPP PDI Perjuangan itu. 

Dalam 3 tahun terakhir, lanjut dia, anggaran Koperasi dan UKM mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga program-program pemberdayaan Koperasi dan UKM juga terus mengalami penurunan. Sementara jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat menjadi 59,7 juta. 

"Daya saing UMKM diragukan bisa meningkat jika tidak ada keberpihakan Pemerintah terhadap Koperasi dan UMKM," kata Darmadi.

Terkait pelatihan kewirausahaan melalui GKN oleh Kemenkop dan UKM, dia sangat mengapresiasi. Hal ini untuk mempersiapkan calon pengusaha yang mampu, unggul, dan berdaya saing serta meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas di tengah kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

"Point penting lainnya, menyediakan permodalan yang mudah diakses pelaku UMKM. Jika program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang siap membantu pelaku usaha kecil dan mikro mendapatan permodalan, namun dalam praktiknya masih menemui kendala," ujarnya.

Faktanya, ungkap Darmadi, pelaku usaha kecil dan mikro masih kesulitan mengakses program tersebut akibat ketatnya peraturan perbankan. "Tentu tidak ada salahnya menggunakan skema baru dan melibatkan Koperasi Jasa Keuangan (KJK)," katanya.

Reporter: Wem Fernandez 
Editor: Iwan Sutiawan
Wem Fernandez
08-03-2018 23:50