Main Menu

Kemenkop Siapkan Tenaga Pendamping UMKM Terdampak MEA

Iwan Sutiawan
25-03-2018 10:15

Peserta Temu Pendampingan KUMKM. (Dok. Kemenkop dan UKM/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menyiapkan tenaga pendamping bagi UMKM yang tersampak perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap. Untuk mempersiapkan pendampingan tersebut, digelar Temu Konsultasi KUMKM.


Kepala Bidang Fasilitasi Mitigasi Resiko Usaha Dampak Globalisasi, Kemenkop dan UKM, Sutrisminingsih, dalam keterangan pers, Minggu (25/3), mengatakan, pendampingan ini diharapkan tepat sasaran sesuai kebutuhan KUMKM di era perdagangan bebas MEA yang semakin kompetitif baik di pasar dalam negeri, maupun ASEAN.

Kegiatan yang digelar di Batam pada Kamis (22/3) itu, lanjut Sutrisminingsih, berkaitan dengan akan dilaksanakannya pendampingan dampak perdagangan MEA oleh para pendamping pada Juli hingga September 2018 di 6 wilayah yaitu Kota Batam, Tasikmalaya, Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan, dengan mendayagunakan 3 (tiga) pendamping di masing-masing wilayah.

"Diharapkan dengan temu konsultasi ini, para pendamping memahami mekanisme pendampingan dan mengetahui permasalahan KUMKM yang akan didampingi," kata Sutrisminingsih.

Kepala Dinas KUKM Kota Batam, Suleman Nababan, menyambut baik kegiatan Temu Konsultasi ini. Ia berharap agar produk UMKM di Kota Batam dapat berdaya bersaing. Karena itu, kata dia, perlu ada standar baku mutu dari produk yang dihasilkan, sehingga memiliki nilai lebih dari produk tersebut.

Dalam testimoni Willy Setiawan selaku eksportir produk pertanian ke Singapura, menyampaikan, Batam sebagai kota perdagangan memiliki letak yang sangat strategis karena bersebelahan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. 

Sebagai gambaran untuk memenuhi kebutuhan akan produk, Singapura hanya menghasilkan 10% dari total kebutuhan akan produknya sedangkan sisanya impor dari negara tetangga yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Namun saat ini, Indonesia paling kecil kontribusinya jika dibandingkan Malaysia dan Thailand. 

Dia mengatakan, masih terbuka bagi UKM Kota Batam untuk mengekspor produknya ke Singapura, akan tetapi dibutuhkan kontinyuitas, serta komitmen, baik yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk, maupun ketepatan waktu pengiriman. "Karena apabila terlambat dalam pengiriman, akan dikenakan  denda," ungkapnya.

Abdun Baskoro Cahyo, eksportir baju Melayu tujuan Singapura, Malaysia, dan Thailand mengungkapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan para UKM sebelum memulai ekspor. Pertama, UKM harus memiliki badan hukum guna mengantisipasi jika terjadi masalah.

"Harus memiliki badan hukum sehingga apabila terjadi masalah, kita mempunyai kekuatan hukum untuk penyelesaiannya sehingga tidak merugikan," ujar Abdun.

Hal ini karena Abdun memiliki pengalaman saat awal memulai ekspor. Selain itu, selera pasar harus dipahami dan jujur dalam melaksanakan ekspor. Sebab, kata dia, apabila  sering melakukan kesalahan bisa terancam diblacklist oleh negara tujuan ekspor.

Sementara, Tarmidzi, pelaku UKM yang memproduksi perlengkapan pakaian tradisionil Batam, "Tanjak" sebagai penutup kepala mengaku mendapatkan order dari Buyer Singapura. Namun, ia mengalami kendala karena belum memiliki badan hukum.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
25-03-2018 10:15