Main Menu

Pengembalian Dana Bergulir LPDB-KUMKM Capai 75%

Iwan Sutiawan
29-03-2018 17:35

Direktur Keuangan LPDB, Ahmad Nizar, (kiri). (Dok. LPDB KUMKM/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mencatatkan total jumlah dana bergulir pengalihan yang telah masuk ke rekening LPDB sebesar Rp 902,9 milyar atau sebesar 75,1% dari Rp 1,2 trilyun yang harus masuk pada tahun ini.

Direktur Keuangan LPDB, Ahmad Nizar dalam siaran pers, Kamis (29/3), menyampaikan, jumlah tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepada LPDB dan sudah dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dana itu berasal dari pengalihan dana bergulir yang sebelumnya telah disalurkan kepada 12.257 koperasi sejak 2000-2017.

"Sesuai PMK 99/2008, tugas LPDB dalam hal pengalihan dana bergulir ini adalah 10 tahun, yang akan berakhir pada tahun ini. Namun kita terus berupaya dan tetap optimis dalam hal pengalihan dana bergulir dengan target-target yang optimal," kata Nizar didampingi Direktur Pengembangan Usaha LPDB, Adi Trisnojuwono.

Adi menambahkan, koperasi penerima dana bergulir 2000-2007 itu, jenis usahanya beragam, mulai dari pertanian, perikanan, dan simpan pinjam. "Intinya, kita ingin koperasi itu terus eksis dengan salah satunya terwujud dalam pengembalian dana bergulir, kita akan bina terus," ujarnya.

Menurut Nizar, kalaulah sampai akhir penugasan berakhir dan dana terkumpul tidak mencapai target, pihaknya akan membicarakan kembali dengan lembaga berwenang seperti Kemenkop dan UKM, Kemenkeu, dan BPK, bagaimana penyelesaian terbaiknya.

"Apakah ada perpanjangan atau yang lain, kita tentu harus duduk bersama untuk penyelesaiannya. Kita masih mengalami berbagai kendala dalam pengalihan dana bergulir ini sehingga proses pengalihan tidak bisa dilakukan dengan cepat," katanya.

Nizar mencontohkan, belum bisa diselesaikan karena misalnya koperasi penerima dana bergulir sudah tutup, atau pengurusnya sudah tidak ada. Maka ini akan masuk ranah lain yang harus dibicarakan terlebih dahulu bagaimana penyelesaiannya.

Pengalihan di Jatim

Dalam kesempatan Rakor Pengalihan Dana Bergulir serta Sosialisasi dan Bimtek Program Insklusif LPDB KUMKM 2018 di Surabaya, Rabu kemarin (28/3), ada 45 koperasi dari lima kabupaten yakni Ngawi, Tulungagung, Lamongan, Surabaya, dan Jombang, penerima dana bergulir tahun 2000-2007 yang diundang.

"Ada potensi dana yang bisa ditarik ke LPDB sebesar Rp 2,1 milyar lebih. Dan ini tinggal sinkronisasi data, sebelum koperasi yang bersangkutan memberikan surat kuasa agar dana di bank bisa di setor ke LPDB," kata Nizar.

Menurutnya, dari hasil diskusi LPDB KUMKM dengan koperasi yang hadir, ada koperasi yang sudah melakukan pelunasan pada tahun 2017 dan ada juga yang mengharapkan agar ada rescheduling terhadap sisa dana yang belum dikembalikan.

"Saya kira ini komitmen yang baik dari koperasi sehingga kita perlu mewadahi aspirasi ini agar dana program 2001-2007 dapat dikembalikan secara optimal," katanya.

Sejauh ini, lanjut Nizar, dana yang sudah dialihkan di provinsi Jawa Timur (Jatim) sebesar Rp 63,5 milyar dari Rp 194,7 milyar. "Selain itu, sampai tahun 2018, total penyaluran LPDB KUMKM di Jatim sebesar Rp 1,4 milyar," katanya.

Untuk penyaluran dana bergulir tahun 2018, direncanakan sebesar Rp 1,2 trilyun, terdiri dari Rp 450 milyar untuk pinjaman syariah dan Rp 750 milyar untuk pinjaman konvensional.

Dengan mendapat tambahan pengalihan dana dari koperasi, akan menambah modal bagi LPDB untuk menyalurkan kembali dana tersebut, mengingat permintaan yang cukup tinggi. Koperasi yang sudah mengmbalikan dana program 2000-2007 layak mendapat apresiasi dengan akses pembiayaan kembali ke LPDB.

"Karena koperasi ini terbukti tangguh bertahan menjalankan usahanya hingga saat ini dan yang paling penting adalah komitmen dari pengurus untuk menyelesaikan pinjaman tepat waktu," ujar Nizar.

Kasus di Bangka

Sementara itu, Dirut LPDB KUMKM, Braman Setyo mengatakan, terkait kasus penahanan dua pegawai LPDB-KUMKM di Bangka oleh kejaksaan setempat, karena ditengarai melakukan penyalahgunaan wewenang dana bergulir tahun 2011, LPDB akan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan tentunya juga mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.

"Jadi kita lihat saja hasilnya nanti di pengadilan. Selama proses masih berjalan dan belum dinyatakan bersalah terhadap dua orang ini, maka status mereka adalah masih sebagai pegawai LPDB, dan LPDB akan memberikan bantuan hukum terhadap mereka," ujar Braman.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
29-03-2018 17:35