Main Menu

OJK Bekukan Bisnis PT Sunprima Nusantara Pembiayaan

Flora Librayanti BR K
18-05-2018 17:49

PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.(Dok. GATRA/re1)

Jakarta, Gatra.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan keputusan membekukan kegiatan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan. Perusahaan tersebut beralamat di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E Nomor 2, Jalan K.H. Moh Mansyur, Jakarta Pusat 10140. Pembekuan kegiatan tersebut disahkan dalam Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-247/NB.2/2018 tertanggal 14 Mei 2018, dan berlaku hari itu juga.

 

“Sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dikeluarkan karena perusahaan tersebut belum menyampaikan keterbukaan informasi kepada seluruh kreditur dan pemegang Medium Term Notes (MTN) sampai dengan berakhirnya batas waktu sanksi peringatan ketiga,” jelas Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo dalam pernyataan resmi yang diterima Gatra.com, Jumat (18/5).

Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 29/2014), PT Sunprima Nusantara Pembiayaan telah dikenakan sanksi peringatan pertama hingga peringatan ketiga. Pasalnya, mereka tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 POJK 29/2014 yang menyatakan bahwa “Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK”.

Dengan dibekukannya kegiatan usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, maka perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan. Jika perusahaan tersebut tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.

“Pengenaan sanksi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Di samping itu, OJK juga telah mengambil langkah-langkah pengawasan (mandatory supervisory actions) dengan melarang perusahaan mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan,” tambah Anto.

Setelah mandatory supervisory actions dilakukan, OJK akan terus meminta pemegang saham pengendali dan pengurus yang bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah konkrit yang realistis serta fully committed terhadap kewajiban-kewajiban kepada kreditur dan masyarakat pemegang MTN.

OJK, sebut Anto, juga akan terus melakukan upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menciptakan stabilitas industri multifinance yang kuat dan kontributif serta high reputable. ”Tujuannya agar dapat memelihara kepercayaan dari perbankan dan kreditur lainnya yang selama ini telah berjalan dengan baik,” pungkas Anto.


 

Editor : Flora L.Y. Barus

Flora Librayanti BR K
18-05-2018 17:49