Main Menu

Kemenkop dan UKM: Manajemen Tata Kelola Pasar Rakyat Harus Ditingkatkan

Iwan Sutiawan
01-07-2018 12:35

Ilustrasi pasar tradisional (GATRA/Ridlo Susanto/yus4)

Denpasar, Gatra.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menilai harus dilakukan penguatan kelembagaan atau manajemen tata kelola dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan pedagang pasar rakyat di Tanah Air termasuk di wilayah Bali.

Pasalnya, kata Asisten Deputi Pemasaran Kemenkop dan UKM, Herustiati, di Pasar Banjar Nagari, Denpasar, Bali, Sabtu (30/6), pembangunan fisik harus diimbangi dengan peningkatan manajemen tata kelola dan SDM karena tidak memberikan jaminan dan kepastian dalam menjaga pasar rakyat tetap bertahan dalam jangka panjang.

Herustiati yang diterima Kepala Pasar Banjar Nagari, I Nyoman Suparta, menyampaikan, program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan pedagang kaki lima (PKL) di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Bali, dapat meningkatkan transaksi jual-beli yang semula hanya bersifat mingguan menjadi pasar harian.

Menurutnya, program revitalisasi pasar rakyat dan penataan sarana usaha kawasan PKL mendapat apresiasi dari pelaku KUMKM, mengingatkan program tersebut dianggap telah memperbaiki dan meningkatkan sarana ekonomi yang selaras dengan upaya pemerataan, pembangunan hingga memperluas kesempatan kerja.

Hal itu dibenarkan oleh I Nyoman Suparta bahwa dukungan dana revitalisasi pasar dan manajemen tata kelola pasar rakyat berdampak positif pada pengembangan Pasar Banjar Nagari yang saat ini diisi oleh 56 pedagang pemilik kios dan 40 lapak dari pedagang musiman.

"Kondisi pasar menjadi lebih baik setelah revitalisasi, begitu pula dengan tata kelola meskipun begitu ada kendala, khususnya dana hibah dari pemerintah daerah yang menjadi beban pengelola pasar. Kami berharap kendala tersebut dapat diatasi oleh kementerian," kata I Nyoman Suparta dalam keterangan tertulis.

Asisten Deputi Pemasaran dan Asisten Sarana dan Pemasaran Produksi Kemenkop dan UKM, Berry Fauzi menambahkan, revitalisasi pasar rakyat dan manajemen tata kelola diharapkan dapat mengubah stigma tentang pasar rakyat yang kumuh, becek, dan tidak menarik menjadi pasar yang penuh pesona, atraktif, dan memberikan tempat yang layak berjualan bagi pedagang dan layak belanja bagi pembeli.

Dalam berbagai kesempatan, Deputi Produks dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, I Wayan Dipta, menegaskan komitmen Kemenkop dan UKM memberikan stimulus pembangunan fisik pasar rakyat melalui pola tugas perbantuan.

Berry menambahkan koperasi pengelola pasar rakyat dengan didukung penuh pedagang di dalamnya mampu mewujudkan pasar rakyat yang benar-benar menjadi pilihan masyarakat untuk berbelanja di tengah maraknya pasar-pasar modern.

Herustiasti menambahkan, kebijakan pengembangan pasar rakyat terbingkai dalam tiga tahapan. Pada tahap awal diberikan stimulasi pembangunan fisik melalui pola tugas perbantuan dengan harapan daerah semakin partisipatif. Tahapan kedua, dilakukan peningkatan profesionalisme melalui pendampingan manajemen.

Pada tahap ketiga dilakukan berbagai upaya penguatan kelembagaan dan peningaktan kapasitas sehingga ke depan koperasi pengelola pasar rakyat akan mampu mewujudkan pasar yang bercorak modern dan mandiri.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi serta meningkatkan potensi pasar rakyat dan kawasan PKL sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah, sejak tahun 2003-2017 telah membangun sebanyak 728 unit pasar yang tersebar di 383 kabupaten/kota.

Sedangkan tahun ini, pemerintah akan membangun sebanyak 51 unit pasar rakyat yang diprioritaskan di daerah perbatasan, tertinggal, maupun pascabencana. Pemerintah juga akan melaksanakan program penataan sarana usaha 20 kawasan PKL bagi 1000 pedagang atau pelaku KUMKM.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
01-07-2018 12:35