Main Menu

Menteri Hanif Tenaga Kerja Asing Harus Dibayar Pakai Rupiah

Januar
22-09-2015 21:14

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri (GATRAnews/Kemenaker)

Jakarta, GATRAnews - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan perusahaan harus mengikuti peraturan pemerintah dengan membayar gaji kepada para pekerja asing menggunakan mata uang Rupiah. Ia menilai saat ini masih terdapat beberapa perusahaan membayar gaji tenaga kerja asing dengan mata uang lain.

 

 

Ketentuan pembayaran menggunakan Rupiah itu tentunya berlaku bagi pekerja Indonesia ataupun tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia, sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI.

 

"Aturan soal pembayaran gaji itu menurut Bank Indonesia harus rupiah, ya harus ikut pada aturan yang sudah ditetapkan. Kita intinya tinggal diikuti saja aturan pemerintah yang berlaku," kata Hanif di Jakarta, Selasa (22/9).

 

Menurut Hanif, semua perusahaan ataupun orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada aturan dari pemerintah Indonesia. Termasuk masalah pembayaran gaji bagi TKA yang harus menggunakan rupiah.

 

"Pada  prinsipnya, selama berada dan bekerja di Indonesia, semua orang itu harus tunduk pada aturan dari pemerintah Indonesia. Ya, tinggal ikuti aturannya saja itu," kata Hanif dikutip dari Antara.

 

Hanif mengatakan ketentuan untuk penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI telah diatur oleh Bank  Indonesia. Oleh karena itu, semua pihak harus mengikuti aturan tersebut. “Aturannya soal pembayaran gaji itu menurut BI harus menggunakan rupiah. Intinya tinggal diikuti saja apa aturan yang berlaku," kata Hanif.

 

Bank Indonesia (PBI) telah menerbitkan peraturan Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI. Hal ini mewujudkan kedaulatan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah,  maka perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Adapun sanksi sesuai dengan  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG dengan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta sesuai Pasal 33 ayat (1) dan (2).

 

Sedangkan pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis; kewajiban membayar dan larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. Sanksi kewajiban membayar ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp 1 miliar.


Reporter: Januar Rizki

Januar
22-09-2015 21:14