Main Menu

Tunggak Rp 13 Triliun, DPR Pertanyakan Minimnya Target PNBP Kejaksaan 

Ervan
04-10-2015 10:42

Jakarta, GATRAnews- Kejaksaan RI mengklaim realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Republik Indonesia di Tahun 2015 dari Tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 29 September 2015 adalah sebesar Rp 519.096.764.185. PNBP tersebut diklaim pula telah melampaui target Kejaksaan RI di Tahun 2015 sebesar Rp 160.881.963.000. Kendati demikian DPR mengaku kurang puas dengan informasi yang diberikan Kejaksaan RI.

"Pertanyaannya adalah apakah nilai PNBP tersebut sudah disetor kas negara? Dan mengapa target PNBP Kejaksaan RI tahun 2015 hanya Rp 160 miliar saja," kata anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, Minggu (4/10).

Pihaknya pun mendesak penentu target PNBP Kejaksaan untuk menginformasikan ke publik apakah total PNBP yang sudah diraih disetor ke kas negara. "Nah setelah itu jelaskan kepada publik mengapa cuma bisa menargetkan PNBP sekian. Tidak masuk akal jika tunggakan PNBP saja Rp13 Triliun tapi target hanya recehan. Ini namanya tidak produktif kinerjanya," cetusnya.

Atas kondisi demikian, DPR mendesak Presiden Joko Widodo copot pejabat terkait yang kinerjanya tidak produktif dan setengah hati dalam memberikan kontribusi kepada negara Indonesia.

"Jangan pakai alasan kondisi hukum berbeda dan belum ada yang berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi laporan BPK soal kan PNBP yang dimana uang pengganti atau aset yang perkaranya sudah inchract. Kalau demikian posisinya, Presiden semestinya copot pejabat Kejaksaan Agung terkait seperti Jaksa Agung Pembinaan. Kalau perlu copot juga Jaksa Agungnya," imbuhnya.

Disamping itu, kata dia, Presiden Jokowi dan Kementerian yang berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung harus mengevaluasi kinerja pejabat kejaksaan yang kinerjanya tidak becus.

"Periksa, tanya kepada yang bersangkutan mengapa tidak mengoptimalkan kinerja untuk mengurangi tunggakan PNBP yang ada. Masak Jaksa Agung Prasetyo kalah sama mantan Jaksa Agung Basrief Arief yang bisa mencapai triliunan. Jangan sampai ada dugaan banyak tunggakan yang sebenarnya diselewengkan oleh oknum jaksa hingga target yang dibuat sangat minim. KPK harus bantu telusuri hal ini, pasti ada permainan," katanya.

Sementara itu, peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Wana Alamsyah minimnya target capaian PNBP Kejaksaan RI karena kurang transparansi dan akuntanbilitas di lingkungan kejaksaan maupun pejabatnya.

"Contoh saja Simkari tidak dioptimalkan, padahal anggaran dana yang digunakan untuk membuat sistem tersebut cukup besar. Belum lagi merosotnya kinerja Pusat Pemulihan Aset era Prasetyo," kata Wana.

Tak hanya itu, beberapa kasus yang ditangani kejaksaan dari 2010 -2014 tidak ada perkembangan. "Jadi sangat mustahil jika kejaksaan memikirkan tunggakan PNBP, padahal PNBP sangat penting kontribusinya untuk perekonomian bangsa. Tunggakan perkara korupsi saja ada 1.775 kasus yang ada mangkrak di penyidikan. Jampidsus saat ini menurun kinerjanya. Jadi harus dievaluasi juga," cetusnya.

ICW pun berharap kejaksaan jangan mempersalahkan publik jika penilaian terhadap institusinya buruk. "Penilaian masyarakat itu ada nyata adanya. Karena masyarakat yang tahu kondisi sebenarnya dilapangan," tutur Wana.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat   

Ervan
04-10-2015 10:42