Main Menu

BI Terus Kembangkan Konsep Non-Tunai pada Transaksi Syariah

didi
30-10-2015 20:47

Deputi Gubernur BI, Ronald Waas(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta, GATRAnews - Bank Indonesia (BI) terus mengembangkan konsep non-tunai guna mendukung transaksi keuangan syariah. Namun pengembangan instrument non-tunai ini tetap mengacu pada prinsip syariah dan sesuai dengan karakteristik masyarakat muslim. Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia yang belum terjangkau akses keuangan (unbanked).

"Di sisi lain, kebutuhan transaksi keuangan ritel di kalangan masyarakat muslim semakin meningkat, khususnya untuk pembayaran wakaf, infak dan shadaqah. Karena itu, layanan non-tunai diharapkan dapat memberi solusi bagi upaya perluasan akses keuangan di kalangan umat muslim Indonesia," kata Ronald, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (30/10).

Hal itu diungkapkannya, dalam sambutannya pada acara Seminar Layanan Non-Tunai untuk Pembayaran Wakaf, Infak dan Shadaqah di Surabaya. Seminar diselenggarakan sebagai bagian dari acara Festival Ekonomi Syariah Indonesia (Indonesia Shari’a Economic Festival – ISEF) 2015.

Selain mendukung konsep non tunai, pengembangan transaksi keuangan syariah dilakukan dengan berbasis pada inovasi. Selain itu, dukungan ekosistem e-payment yang merupakan faktor penting untuk menjaga keberlangsungan layanan non tunai. Dukungan tersebut membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah diakses dan efisien.

Salah satu potensi penggunaan non-tunai dalam konteks keuangan syariah adalah dalam transaksi pembayaran wakaf, infak dan shadaqah. Oleh karena itulah, BI berencana untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait agar ke depan, pembayaran wakaf, infak dan shadaqah dapat dilakukan dengan skema non-tunai.

"Penyediaan layanan non-tunai untuk pembayaran wakaf, infak dan shadaqah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman masyarakat dalam bertransaksi non-tunai," jelasnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, kemauan masyarakat untuk membuka diri dan mencoba bertransaksi keuangan diharapkan dapat menjadi titik awal yang strategis untuk melakukan edukasi keuangan, khususnya terkait transaksi non-tunai.

Menurutnya, bentuk nyata telah dimulainya penggunaan layanan non-tunai berbasis syariah adalah dengan masuknya Layanan Keuangan Digital (LKD) ke pondok pesantren. LKD merupakan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mitra, dengan memanfaatkan teknologi, diantaranya telepon seluler.

"Dengan teknologi yang dimiliki masyarakat luas, LKD ideal untuk digunakan dalam perluasan akses keuangan masyarakat ke sektor keuangan formal," katanya.

Oleh karena itulah, melalui LKD, BI berinisiatif memfasilitasi sinergi antara pondok pesantren dengan penerbit uang elektronik.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Tian Arief

didi
30-10-2015 20:47