Main Menu

Pemerintah Telisik Kewajiban Pajak Google, Facebook dan Twitter

Januar
07-04-2016 16:18

Kantor pelayanan pajak badan dan orang asing (dok. Gatra/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menemukan bukti kuat ada empat unit usaha (berbentuk Perseroan Terbatas, Representative Office, atau orang pribadi), yang sebelumnya tidak mendaftarkan unit usaha tersebut sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). DJP akan melakukan penelitian serta pemeriksaan atas kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia, dari BUT milik Google, Facebook dan Twitter.

 

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) juga telah menetapkan satu badan yang kedudukannya tidak bebas, di mana menjalankan usaha sebagai agen pemasaran jasa kesehatan dan perawatan dari Rumah Sakit di Luar Negeri. 

 

Namun, perusahaan tersebut dengan sengaja tidak melaporkan usahanya sebagai BUT untuk menghidari penghasilan kantor pusat di luar negeri ditarik menjadi penghasilan di negeri sumber, dalam hal ini penghasilan yang diperoleh di Indonesia (force of attraction rule).

 

Menurut Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dalam G20 juga telah disebutkan bahwa ekonomi digital harus ikut memberikan manfaat bagi tuan rumah.

 

“Yang kita tidak mau itu adalah mereka mengabaikan kewajiban bayar pajak di Indonesia, dan hanya menguntungkan negara asal. Dasarnya digital economy di G20, kalau anda mendapat manfaat suatu negara, pajaknya harus datang ke negara tersebut," kata Bambang dalam keterangan pers Ditjen Pajak, Kamis (7/4).


Reporter: Januar Rizki

Editor: Dani Hamdani 


Klik www.gatra.com/telkomsel untuk daftar online kartuHalo Telkomsel tanpa harus datang ke kantor GraPARI

Januar
07-04-2016 16:18