Main Menu

DPR Panggil BI, OJK dan BKPM Bahas Tax Amnesty 

Januar
25-04-2016 10:45

Ilustrasi DPR (GATRAnews/Abdurachman/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Hari ini, Senin (25/4), Komisi XI DPR RI mengundang Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membahas Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Gedung DPR/MPR/DPD.

 

Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR, Ahmadi Noor Supit tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur BI, Agus Dermawan Winarto Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Dermawan Hadad dan Kepala BKPM, Franky Sibarani.

 

Pertemuan ini seharusnya berlangsung pukul 10.00 WIB, harus tertunda hingga sejam. "Berdasarkan catatan memang belum banyak, tetapi kuorum fraksi sudah terpenuhi. Karena ini tax amnesty atau pengampunan pajak maka tidak ada alasan forum ini tertutup," kata Ahmadi saat membuka rapat kerja dan rapat dengar pendapat tersebut.

 

Ahmadi menambahkan pertemuan ini menjadi penting karena penerimaan pajak selama ini tidak mencapai target dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, apabila diterapkan pengampunan pajak memiliki dampak langsung terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional.

 

"Beberapa tahun terakhir peneriman pajak belum optimal. Tax ratio saat inimasih rendah. Pemerintah menerapkan tax amnesty bertujuan untuk merepatriasi dana WNI di luar negeri dan meningkatkan pajak nasional. Sehingga, RUU pengampunan pajak memberikan payung hukum yang kuat dan memberikan kesempatan terakhir bagi pengusaha yang onshore maupun offshore," kata Ahmadi.

 

Menurutnya dalam pembahasan ini dapat memberi masukan kepada parlemen agar lebih memahami keuntungan dan kerugian dari penerapan pengampunan pajak."Kami sudah mengundang beberapa pihak dari kalangan pengusaha, pengamat dan akademisi. Terjadi pro kontra, bahkan ada yang mengancam mengajukan judicial review," kata Ahmadi.

 

Selain itu, Komisi XI juga berencana mengundang Komisis Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kepolisian. Rencananya, pertemuan tersebut akan berlangsung pada Selasa (26/4).

 

Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro memperkirakan dana warga negara Indonesia yang terdapat di luar negeri tidak dilaporkan jumlahnya mencapai Rp 11.000 triliun. Bahkan, Bambang mengatakan jumlahnya bisa melebihi dari PDB Indonesia Rp 11.400 triliun.


Reporter: Januar Rizki

Januar
25-04-2016 10:45