Main Menu

Kadin: Investasi Fintech Bisa Tembus US$8 Milyar di 2018

didi
31-08-2016 18:16

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani (GATRA/Agriana Ali/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan optimis, pada 2018 investasi di bidang layanan finansial dan teknologi (Fintech) akan menembus angka US$8 milyar. Pertumbuhan layanan keuangan berbasis teknologi digital sangat membantu masyarakat di wilayah terpencil dan belum terjangkau jasa layanan perbankan.

"Pada 2008 investasi di Fintech masih sekitar US$900 juta. Pada 2013 jumlahnya meningkat menjadi US$3 milyar, dan pada 2018 mendatang akan mencapai US$ 8 milyar,” kata Rosan, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (31/8).

Ia mengatakan hal itu, di sela penyelenggaraan Indonesia Fintech Festival & Conference (IFFC), di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang, Provinsi Banten.

Acara yang dibuka Presiden Joko Widodo, dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad.

Rosan mengatakan, peranan Fintech pada industri jasa keuangan global cukup signifikan, terutama dalam menciptakan momentum pertumbuhan inklusi keuangan. Namun, dia berharap diperlukan sebuah ekosistem yang benar, mulai dari regulasi, masyarakat, funding, kultur, hingga environment agar industri ini dapat berkembang sesuai yang diharapkan.

"Jadi, itu menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Dengan adanya sebuah kesatuan, saya yakin semuanya bisa bertumbuh, berkembang secara sehat. Memang, di Indonesia Fintech masih berada pada tahap awal, jadi kalau penyesuaian dari sisi regulasi adalah sesuatu yang normal,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya, telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan langkah-langkah percepatan untuk memperluas jangkauan pelayanan perbankan dan lembaga keuangan formal, dengan memperhatikan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Presiden juga telah membuat berbagai terobosan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya yang sebelumnya dikategorikan tidak layak menjadi layak, dari yang unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan.

"Manfaat atau kemampuan teknologi digital perlu juga dilihat sebagai sebuah kesempatan emas, terutama untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh jasa layanan keuangan formal,” kata Presiden Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga telah mengeluarkan peraturan yang mendukung keuangan inklusif, seperti peningkatan akses layanan jasa keuangan, terutama bagi UMKM serta perlindungan konsumen yang menjamin jaminan rasa aman.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Tian Arief

didi
31-08-2016 18:16