Main Menu

Ada Apa Dengan Penerimaan Pajak Kita?

Januar
06-09-2016 15:27

Proses layanan pajak (ANTARA/dok)

Jakarta, GATRAnews - Penerimaan pajak hingga saat ini terbilang rendah hanya 39% per Agustus dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang ditargetkan mencapai Rp 1.539 triliun. Diperkirakan penerimaan pajak akan shortfall lebih besar hingga akhir tahun nanti. Ekonom Center of Reform on Economics (CoRE), Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemangkasan belanja pemerintah yang terjadi sebanyak dua kali pada April dan Agustus menjadi faktor utama rendahnya penerimaan pajak tersebut.

Pasalnya, Akbar menjelaskan belanja pemerintah saat ini merupakan pendorong utama untuk menggerakkan perekonomian. "Pemangkasan anggaran ini begitu besar. Sehingga, hingga saat ini penerimaan pajak yang baru 39% dari target sampai Agustus tahun ini merupakan paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Akbar saat dijumpai di Jakarta, Selasa (6/9).

Selain pemangkasan, Akbar juga menjelaskan acaknya penundaan transfer dana alokasi umum (DAU) ke 169 daerah juga berdampak besar terhadap penerimaan negara. Menurutnya, banyak proyek-proyek di daerah harus tertunda pengerjaannya karena kebijakan tersebut. "Penundaan DAU itu dilakukan random, maka wajar nanti hasilnya juga random. Penundaan DAU tidak hanya mengacaukan implementasi program pembangunan daerah, tetapi juga memaksa pemerintah daerah memutar otak mencari sumber pembiayaan alternatif untuk bayar gaji pegawai," kata Akbar.

Akbar menambahkan besarnya shortfall penerimaan pajak kali ini akibat tidak realistisnya pemerintah dalam menyusun APBN. Ia menilai di tengah perlambatan ekonomi saat ini pemerintah tidak seharusnya menetapkan target tinggi dalam penerimaan pajak. "Pemerintah tahun mengulangi hal yang sama tahun lalu dengan menerapkan target terlalu tinggi. Pemerintah jangan main-main dengan ketidakpastian dari ekspektasi dalam APBN. Kondisi ini tidak bagus untuk perekonomian," kata Akbar.

Untuk itu, Akbar meminta kepada pemerintah lebih realistis dalam penyusunan APBN. Ia menilai selayaknya APBN tidak dilakukan revisi setiap tahun. "Saat ini APBN sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai acuan karena pemerintahnya sendiri tidak menggunakan sebagai acuan. Hal ini menyebabkan kredibilitas fiskal semakin sulit dipercaya," katanya.

Pemerintah juga telah menurunkan kembali penerimaan pajak sebesar Rp 219 triliun dari APBNP 2016 meskipun telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari defisit APBN lebih besar.


Reporter: Januar Rizki

Editor: Nur Hidayat

Januar
06-09-2016 15:27