Main Menu

OJK Akan Keluarkan Aturan Terkait Fintech

didi
20-09-2016 14:58

Otoritas Jasa Keuangan (ANTARA/Puspa Perwitasari/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespon positif adanya perusahaan keuangan berbasis teknologi (financial technology/Fintech) yang menawarkan pinjaman dengan skema peer to peer lending (P2P). Pasalnya, pertumbuhan Fintech tidak bisa dihindari oleh OJK. Namun pihak OJK mengaku masih kesulitan menerapkan aturan main untuk layanan tersebut.

"Kami sambut baik adanya Fintech. Dalam waktu dekat akan dikeluarkan satu regulasi. Salah satu aturan di fintech tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Kalau diatur ketat rasanya industri ini tidak akan senang kalau terlalu longgar ada isu perlindungan konsumen," kata Tuahta Aloysius Saragih, Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (20/9).

Industri Fintech, sebutnya, telah berkembang pesat di Indonesia. April lalu ada 50, namun September telah melonjak menjadi 111 startup Fintech. Jumlah itu, diyakininya akan terus meningkat. Oleh karena itu, OJK berharap industri Fintech bisa mengisi kekosongan pembiayaan yang sebesar Rp 1.000 trilyun.

"Peranan industri Fintech diharapkan bisa mengisi gap pembiayaan yang Rp 1.000 trilyun. Dengan teknologi akan lebih memudahkan akses ke kampung-kampung. Financial inclusion tanpa Fintech mustahil," tutur dia.

Dengan adanya Fintech, keberadaan bank tidak lagi diukur oleh banyaknya jumlah kantor cabang sehingga dapat beroperasi di mana pun (branchless banking). Sebagai negara kepulauan terbesar dan memiliki jumlah populasi penduduk yang tinggi maka perbankan di Indonesia wajib memanfaatkan kemampuan fintech untuk memudahkan akses masyarakat.

Dalam hal ini, pemanfaatan fintech merupakan peluang emas bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan inklusi keuangan. Berdasarkan data Bank Dunia, tercatat penetrasi populasi di atas 15 tahun yang memiliki rekening sebesar 36% pada tahun 2014. Rendahnya angka tersebut menunjukkan masih tingginya golongan masyarakat yang belum melek teknologi di sejumlah wilayah terpencil di Indonesia.

Adapun total pembiayaan mencapai sekitar Rp 1.649 trilyun sedangkan pembiayaan oleh industri jasa keuangan tradisional hanya sekitar Rp 660 trilyun, sehingga terdapat gap sekitar Rp 988 trilyun per tahun.

Peneliti Eksekutif Senior dari Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis OJK Hendrikus Pasagi menambahkan, peluang Fintech sangat besar karena kebutuhan pembiayaan dalam negeri masih sangat besar, distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau, inklusi pembiayaan nasional masih rendah, kemampuan ekspor UMKM masih rendah, serta perkembangan penggunaan teknologi internet dan mobile phone di Indonesia.

Terkait pengawasan, Tuahta mengatakan pada prinsipnya OJK akan dikembalikan sesuai dengan masing-masing sektornya. Jika perusahaan fintech tersebut dibentuk oleh perbankan, maka pengawasan akan dilakukan oleh OJK yang mengawasi sektor perbankan.

Begitu pula dengan perusahaan fintech yang menawarkan produk atau layanan pasar modal dan asuransi maka pengawasannya akan diserahkan ke OJK yang mengawasi sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

"Tapi yang tidak bisa diatur adalah P2P lending. Karena kontraknya bukan perdata. Ini yang masih jadi abu-abu," jelasnya.

P2P merupakan praktik pinjam meminjam uang antar individu yang tidak berhubungan, tanpa melalui perantara keuangan tradisional seperti bank atau lembaga keuangan tradisional lainnya. Pinjaman ini berlangsung secara online pada website perusahaan pinjaman P2P menggunakan platform pinjaman yang berbeda dan berbagai alat kredit untuk menghitung credit rating.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Tian Arief

didi
20-09-2016 14:58