Main Menu

BEI Harapkan Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

didi
05-12-2016 14:53

Jakarta, GATRAnews - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai, ketidakpastian ekonomi global memiliki potensi bisa memicu keterbatasan sumber pendanaan untuk pembangunan. Dengan keadaaan itu, bursa mengharapkan pemerintah daerah (pemda) bisa menerbitkan obligasi daerah. "Sebenarnya perlu bagi daerah-daerah untuk menerbitkan municipal bond di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memungkinkan adanya keterbatasan pendanaan pembangunan di daerah," ujar Nicky Hogan.

Direktur Pengembangan BEI itu, di Jakarta, Senin (5/12), mengakui, sejauh ini bursa sudah mendorong dan mengupayakan penerbitan obligasi daerah yang sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan. "Jadi, kebutuhan pendanaan di daerah bisa juga melalui pasar modal dengan menerbitkan obligasi," ungkap Nicky.

Sejak beberapa tahun terakhir, kata Nicky, sejumlah pemda sudah memperlihatkan rasa antusiasnya untuk menerbitkan obligasi daerah. Hal itu tercermin dari keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Riau.

Demi memeriahkan pemda menerbitkan obligasi daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menggodok aturan yang memungkinkan pemda menerbitkan surat utang (obligasi).

Ketentuan tentang penerbitan obligasi daerah sudah tercantum dalam pasal 300 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam aturan pasar modal, pemda yang akan menawarkan obligasi harus diaudit lebih dulu oleh akuntan yang terdaftar di OJK. Sementara laporan keuangan pemda harus di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, BPK tidak terdaftar sebagai auditor yang berhak mengeluarkan pendapat tentang kesiapan emisi obligasi daerah di OJK.

Solusi ini yang sedang dibahas OJK, apakah BPK dimungkinkan memberikan penugasan kepada akuntan yang terdaftar di OJK atau tetap BPK yang mengaudit laporan keuangan pemda. Langkah itu dijalankan sebagai dasar pemda menjalankan penerbitan obligasi.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Tian Arief

didi
05-12-2016 14:53