Main Menu

BI Pertegas Larangan Menggunakan Virtual Money

Aulia Putri Pandamsari
10-12-2017 10:55

Bank Indonesia. (GATRA/Ardi Widi Yansah/yus4)

Jakarta, Gatra.com- Bank Indonesia melarang transaksi dengan menggunakan virtual money atau mata uang virtual. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 yang baru diterbitkan mengenai “Penyelengaraan Teknologi Finansial”


Salah satu poin yang terdapat dalam aturan yang akan diberlakukan pada Januari 2018 mendatang ini, adalah penegasan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah.


Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng menyatakan bahwa yang diatur dalam PBI ini adalah larangan menggunakan mata uang virtual sebagai alat pembayaran dalam transaksi, tetapi belum menjamah larangan dalam menggunakannya sebagai objek transaksi.


“Kalau sekarang ini ada yang menerima virtual money sebagai alat pembayaran, ya hal itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan bagi yang menjadikannya sebagai objek transaksi (memberlakukannya seperti komoditas) memang belum ada aturannya, tapi ke depannya BI akan segera mengatur,” ujar Sugeng kepada awak media di Gedung BI Thamrin.

Sementara itu, Junanto Herdiawan selaku Pelaksana Tugas Kepala Financial Technology Office BI menjelaskan bahwa mata uang virtual memiliki resiko yang tinggi. “Volatilitasnya sangat tinggi, harganya berubah-ubah, harganya bisa amat tinggi kemudian besoknya drop, bisa saja seseorang menjadi kaya sekali hari ini tetapi besoknya dia melarat," ujar Junanto.

Hal ini, lanjut Junanto,  dapat berdampak negatif pada perekonomian dan tingkat kestabilan keuangan. "BI sebagai bank sentral bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan tersebut,” tambah Junanto.


Lebih lanjut, Junanto juga menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan penegasan dari aturan yang sudah ditetapkan oleh BI pada 2014 lalu. “Ditegaskan kembali pada peraturan yang akan terbit ini.” ujarnya.


Meskipun begitu, BI bersikap terbuka terhadap teknologi pembuatan virtual money atau blockchain. "Kami jelaskan yang dilarang adalah kegiatan dalam penyelenggaran Tekfin ini yang menggunakan mata uang virtual sebagai alat pembayaran dalam transaskinya, kalau blockchain adalah teknologi pembuatannya. Ibarat kereta api, blockchain adalah relnya, yang kami larang adalah virtual money sebagai kereta api atau lokomotifnya." ujar Junanto singkat.

 


Reporter: APP

Editor: Hendri Firzani

Aulia Putri Pandamsari
10-12-2017 10:55