Main Menu

BI Alihkan Sistem Informasi Perkreditan ke OJK

didi
29-12-2017 16:32

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih fungsi pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto dan Dewan Komisioner OJK Riswinandi. (Dok. OJK/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Bank Indonesia (BI) mengalihkan fungsi pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengalihan fungsi ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan Sistem Informasi Perkreditan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto dan Dewan Komisioner OJK Riswinandi.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman mengatakan, pengalihan fungsi pengaturan, pengembangan, dan pengelolaan sistem informasi perkreditan telah melalui masa transisi sejak 31 Desember 2013, dengan berjalannya pelaporan Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola BI dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK secara paralel selama periode April-Desember 2017.

"Selama masa transisi tersebut, BI dan OJK telah melakukan koordinasi yang sangat baik, khususnya dalam penyempurnaan ketentuan dan pengelolaan SID serta penyusunan pengaturan dan pengembangan SLIK OJK," kata Agusman dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12).

Dengan pengalihan fungsi tersebut, lanjutnya, BI menghentikan operasional dan layanan SID kepada seluruh Pelapor SID dan masyarakat sejak 31 Desember 2017. Selanjutnya, pengelolaan sistem informasi perkreditan hanya dilaksanakan oleh OJK melalui SLIK yang akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2018.

Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, SLIK merupakan salah satu infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah.

"Selain itu, keberadaan SLIK juga mampu mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan. Masyarakat yang bermaksud memperoleh Informasi Debitur Individual (IDI) di SLIK dapat mengunjungi kantor-kantor OJK baik di pusat maupun daerah," jelas Agusman.

Pengelolaan informasi perkreditan oleh BI (Public Credit Registry) yang dilakukan sejak 1969 telah membantu masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan mendorong akses pendanaan yang lebih inklusif, murah, dan mudah.

Selain itu, jelas Agusman, penyedia dana pun dapat menyalurkan dana dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Langkah-langkah yang telah dilakukan, baik dari sisi pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan cakupan data serta peningkatan produk telah berkontribusi dalam peningkatan peringkat Ease of Doing Business Indonesia yang diterbitkan Bank Dunia, khususnya pada aspek Getting Credit.

Pengalihan fungsi pengelolaan Sistem Informasi Kredit kepada OJK ini tidak akan mengurangi pelayanan yang selama ini telah dilakukan sebelumnya oleh BI.

“Nasabah dan masyarakat serta pemilik dana tetap akan mendapatkan akses informasi pendanaan yang inklusif, murah dan mudah serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk untuk mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan lembaga negara dan pemerintahan lainnya,” jelasnya.


Reporter: Didi Kurniawan

Editor : Sandika Prihatnala

didi
29-12-2017 16:32