Main Menu

Pengamat Beri Aplaus Penerimaan Pajak dan Cukai 2017 

Muchammad Egi Fadliansyah
04-01-2018 21:08

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Antara/Galih Pradipta/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada publik realisasi penerimaan perpajakan 2017. Sebagaimana diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak sementara mencapai Rp 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun.

Sedangkan realisasi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 192,3 triliun atau 101,7% dari target sebesar Rp 194,1 triliun. Penerimaan perpajakan tumbuh 4,3% dibanding 2016.

Atas capaian itu, pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengungkapkan apresiasinya kepada Kementerian Keuangan. Karena realisasi ini, menurutnya jauh lebih baik bila di bandingkan tahun 2016.

Bahkan, Yustinus bilang, khusus untuk Ditjen Bea Cukai tahun ini merupakan pencapaian yang luar biasa, karena mampu melampaui target yang di tentukan dalam APBN. Hal ini sekaligus pencapaian yang pertama dalam tiga tahun. 

Oleh Karena itu, dalam siaran persnya yang diterima Gatra,com Kamis, (4/1), Yustinus mencatat ada 8 point penting dalam menindaklanjuti capaian Kementerian Keuangan ini. Berikut point-point-nya:

1. Apresiasi atas kinerja jajaran Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu atas pencapaian di tahun 2017 yang lebih baik dibandingkan tahun   2016 maupun 2015, baik dari sisi nominal maupun persentase.

Ditjen Bea Cukai bahkan berhasil melampaui prediksi dan ekspektasi. Ini adalah hasil optimal yang dapat dicapai. Di tengah kondisi perekonomian yang belum menggembirakan dan masih dalam fase pemulihan, pemungutan pajak yang agresif dan dipaksakan justru akan mengganggu perekonomian.

2. Pencapaian ini juga wujud kerjasama dan kontribusi banyak pihak dan pemangku kepentingan, terutama para wajib pajak yang patuh dan sukarela berkontribusi.

Termasuk pula peran institusi di Kemenkeu seperti BKF, Ditjen Anggaran, dan Ditjen Perbendaharaan, konsultan pajak, akuntan publik, para pengurus asosiasi, dan lainnya. Kontribusi pihak-pihak ini pun layak diapresiasi.

3. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak berturut-turut adalah 6,92% (2014), 8% (2015), 4,26% (2016), dan 3,75%. Sedangkan pertumbuhan realisasi penerimaan bea cukai adalah 3,72% (2014), 11% (2015), -0,32% (2016), dan 7,43% (2017).

Meskipun secara nominal dan persentase terhadap target meningkat, namun kenaikannya secara alamiah belum cukup menopang pertumbuhan kebutuhan APBN.

4. Pertumbuhan penerimaan per jenis pajak menunjukkan, kinerja PPh Non Migas kurang menggembirakan, tumbuh 9,82% (2014), 20% (2015), 14% (2016), dan -5,52% (2017). Sebaliknya kinerja PPN membaik, tumbuh 6,37% (2014), 4% (2015), -2,72% (2016), dan 16% (2017).

Ini perlu menjadi catatan karena pasca amnesti pajak kepatuhan PPh belum meningkat. Perlu dilakukan upaya pengawasan yang lebih baik, termasuk ekstensifikasi subjek dan objek pajak. Tren positif PPN perlu dipertahankan.

5. Pertumbuhan penerimaan cukai berturut-turut 8,85% (2014), 22% (2015), -0,78% (2016), dan 6,82% (2017). Fluktuasi pertumbuhan penerimaan cukai mendorong percepatan ekstensifikasi barang kena cukai untuk menjaga stabilitas pertumbuhan.

Penyusunan roadmap dan moderasi kenaikan target cukai hasil tembakau layak diapresiasi dan membuahkan hasil pertumbuhan yang cukup baik. Sedangkan bea masuk menunjukkan pertumbuhan positif yang signifikan di 2017 sebagai hasil reformasi kepabeanan.

6. Mencermati pertumbuhan penerimaan pajak, meski trennya positif tetapi belum cukup kuat untuk menopang APBN 2018. Maka perlu dilakukan percepatan reformasi pajak agar kapasitas institusi pemungut pajak meningkat, administrasi lebih baik, dan  kepastian hukum meningkat.

Revisi target pajak 2018 menjadi opsi yang dapat diambil agar APBN 2018 tetap kredibel dan realistis.

Kenaikan yang terlalu tinggi dan keterbatasan kapasitas, rawan menggelincirkan kita pada pilihan jangka pendek yang pada gilirannya dapat menciptakan praktik pemungutan yang tidak adil, misalnya pembayaran pajak di muka atau kontribusi di akhir tahun yang memberatkan wajib pajak, terutama BUMN.

7. Moderasi pemungutan pajak di 2018 menjadi pilihan bijak di tengah kondisi ekonomi yang sedang bergerak menuju pemulihan dan situasi sosial-politik yang menghangat. Meski penegakan hukum yang tegas tetap dapat dilakukan, namun sebaiknya didasarkan pada analisis risiko yang baik.

Penerapan Compliance Risk Management (CRM) yang mampu memilah wajib pajak berdasarkan risiko akan sangat membantu upaya peningkatan kepatuhan sukarela. Perbaikan kualitas belanja APBN yang semakin baik juga akan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak.

8. Meski tantangan cukup berat, tahun 2018 memiliki peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui implementasi AEoI (Automatic Exchange of Information), yang akan memberi asupan informasi keuangan yang lebih akurat dan kaya.

Maka perlu persiapan sungguh-sungguh baik dari segi akuntabilitas, teknis, sumber daya manusia, dan regulasi – untuk memastikan pemanfaatan data berjalan optimal dengan risiko minimal.


Reporter: MEF 

Editor : Mukhlison

Muchammad Egi Fadliansyah
04-01-2018 21:08