Main Menu

Konsumen: Regulasi Vape Harus Jelas

Fahrio Rizaldi A.
27-01-2018 17:28

Ilustrasi - Rokok elektronik (Vape). (Antara/Nova Wahyudi/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Para pengguna rokok elektronik yang tergabung dalam Asosiasi Vapers Indonesia (AVI) menanggapi tentang regulasi untuk vape yang telah ditetapkan pemerintah. Perwakilan AVI, Helmy Firdaus mengatakan, regulasi tersebut harus dibuat sejelas mungkin.


"Kami sepakat tentang regulasi, namun harus jelas. Konsumen vape jangan dipersulit, jangan dibatasi produknya," ujar Helmy, saat menghadiri diskusi berjudul Asap vs Uap, tentang regulasi vape di kawasan Cikini, Jakarta Pusat (Jakpus), Sabtu (27/1).

Regulasi untuk vape ini ditetapkan dalam pajak cukai sebesar 57%. Regulasi ini rencananya berlaku pada 1 Juli mendatang. Firdaus menilai sebelum regulasi itu diberlakukan, pemerintah harus mengajak para pengguna vape untuk merumuskan regulasi tersebut. "Jangan sampai regulasi itu menekan konsumen atau penjual," tandasnya.

Sementara itu, Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sunaryo mengatakan, regulasi ini dibuat untuk mengatur bisnis yang didominasi barang impor.

"Kami sudah melakukan survei untuk melihat bagaimana bisnis ini berjalan, dari distributor sampai ke pengecer. Dan memang bahan baku utamanya lebih dominan impor," ujar Sunaryo.

Ekonom Indef, Bhima Yudistira, menilai penetapan cukai sebesar 57% untuk vape karena produknya dinilai sebagai turunan tembakau. Namun, penetapan regulasi ini harus melalui riset lebih lanjut. Misalnya, dilihat dari segi pemasukan negara. Anggap saja ada 1 juta pengguna vape dikenai pajak misalnya Rp. 100 ribu per orang.

"Berapa pendapatan negara? Padahal jika alasannya vape produk berbahaya, banyak yang lebih berbahaya dari vape. Asap kendaraan, plastik atau minuman berpemanis. Justru kalau diberi regulasi cukai 6% saja, pemerintah dapat ratusan milyar," katanya.


Reporter: Rizaldi Abror
Editor: Iwan Sutiawan

Fahrio Rizaldi A.
27-01-2018 17:28