Main Menu

Ada Perusahaan LQ45 Tidak Mencadangkan Dana Pensiun Karyawan

Rosyid
31-01-2018 17:37

[18:27, 1/31/2018] Rosyid: Mark Whatley, Practice Leader, Employee Benefits Asia Tenggara untuk Milliman menyampaikan data terkait Employee benefit obligations of Indonesian LQ45 companies report. (Dok. Milliman/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Milliman, Inc., sebuah perusahaan konsultasi dan aktuaria global, merilis laporan terbaru “Kewajiban imbalan kerja  pada perusahaan LQ45 di Indonesia”. Dalam laporan itu terungkap, hampir seluruh perusahaan yang masuk dalam LQ45 menyiapkan program imbalan kerja (employee benefit), tapi 42 persen diantaranya tidak mencadangkan dananya untuk program itu.



Angka-angka itu terungkap berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan-perusahaan, yang termasuk dalam Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia. Ini merupakan ulasan tahunan yang kedua dari Milliman mengenai kewajiban imbalan kerja di Indonesia dan merupakan bagian dari upaya penelitian berkelanjutan, yang dilakukan untuk memberikan wawasan kepada lebih dari 300 perusahaan yang telah menjadi klien di Indonesia.

"Angka yang cukup signifikan itu terungkap dari penelitian kami. Perusahaan-perusahaan itu memang harus menyatakan berapa besar kewajiban imbalan kerja, tapi tidak ada paksaan dari regulator untuk menyisihkan dananya untuk program itu. Dari sisi good governance lebih baik untuk menyisihkan aset sehingga ada dana yang pasti dicadangkan," kata Halim Gunawan, Country Manager Milliman Indonesia, Rabu (31/1). "

Dalam penelitian itu terungkap jumlah kewajiban yang dilaporkan dari perusahaan LQ45 untuk imbalan kerja sekitar Rp107,1 triliun (sekitar USD 8,0 miliar) pada akhir tahun 2016. Angka ini tumbuh sebesar 16% dari tahun sebelumnya.

Sebanyak 93% perusahaan LQ45 memiliki program pensiun yang diungkapkan dalam laporan keuangan perususahaan pada akhir tahun 2016, 11% dari perusahaan LQ 45 juga memberikan program kesehatan pasca pensiun dan 38% juga memberikan imbalan jangka panjang lainnya seperti penghargaan masa kerja atau cuti panjang.

Dalam papaparanya Mark Whatley, Practice Leader, Employee Benefits Asia Tenggara menjelaskan, “Dalam lingkungan bisnis yang berkembang pesat seperti Indonesia, mudah bagi perusahaan untuk mengesampingkan masalah imbalan kerja, sementara mereka berfokus pada partumbuhan bisnis. Namun, menurut pengalaman kami, mereka yang memperhatikan hal ini dengan teliti, akan menghindari risiko yang tidak diinginkan dalam jangka panjang dan menciptakan brand “employer of choice”. Perusahaan sebaiknya tidak membatasi diri hanya sekedar memenuhi kewajiban mereka dalam mematuhi peraturan saat mengelola program imbalan kerja mereka. Sebaliknya, mereka harus terus-menerus meninjau kembali program yang ditawarkan, pendanaannya, dan pelaporannya untuk memastikan bahwa program yang diselenggarakan telah sesuai bisnis dan karyawan mereka, dan program imbalan kerja ini telah dikelola, disampaikan dan dipertanggungjawabkan seefektif mungkin.”

Hasil studi itu, menurut Halim perlu mendapat perhatian dari pemerintah sebagai regulator juga korporasi. Karena angkanya sangat besar. Jika terjadi kondisi dimana perusahaan harus membayar imblan kerja sekaligus, akan mengganggu cashflow perusahaan jika tidak disiapkan cadangan khusus. Mencari alternatif pembiayaan dari luar juga belum tentu gampang.


 

Editor: Rosyid

Rosyid
31-01-2018 17:37