Main Menu

OJK Terbitkan POJK Baru untuk Bank Umum

Gandhi Achmad
26-04-2018 21:28

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/re1)

Jakarta, Gatra.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK No.6/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 7/POJK.03/2016 mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan structured product bagi bank umum.


“Peraturan ini diharapkan dapat mendorong bank melaksanakan kegiatan structured product khususnya call spread option di pasar valas dalam negeri yang akan membantu memperdalam pasar derivative di Indonesia,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di Menara Radius Prawiro, Kamis (26/4).

 

Dalam POJK yang baru, kewajiban nasabah untuk memenuhi agunan kas sebesar 10 persen telah dikecualikan untuk nasabah tertentu dan untuk transaksi structured product valas terhadap rupiah dengan tujuan lindung nilai.

 

“Structured product merupakan produk keuangan non-konvensional yang distruktur sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan dan objektif dari nasabah atau golongan nasabah tertentu,” kata Wimboh.

 

Kebijakan OJK dalam mendorong lindung nilai tersebut, diharapkan mengurangi konsentrasi transaksi structured product di luar negeri dan bergeser pada pasar dalam negeri. Akhirnya yang diharapkan mampu mendorong efisiensi transaksi dan peningkatan likuiditas di pasar derifatif nasional.

 

Adapun perubahan pada POJK tersebut, antara lain :

a. Penambahan pengecualian pada pasal 6 terkait kewajiban agunan berupa kas sebesar 10 persen dari nilai nasional transaksi, yaitu tidak hanya berlaku bagi nasabah tertentu tetapi juga untuk transaksi structured product tertentu. Dalam hal ini nasabah tertentu adalah bank, pemerintah RI, Bank Indonesia atau bank sentral negara lain, danbank pembangunan multilateral atau lembaga pembangunan multilateral.

 

b. Transaksi structured product tertentu adalah transaksi structured product valuta asing terhadap Rupiah dengan nasabah dalam bentuk kombinasi instrument derivative dengan derivative sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yaitu, pertama transaksi dilakukan untuk lindung nilai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kedua, nasabah memiliki fasilitas treasury line atau foreign exchange line dengan bank.

 

c. Persyaratan transaksi lindung nilai yang dimaksud adalah transaksi lindung nilai harus didukung dokumen underlying transaksi dan/atau dokuemn pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah, nilai nominal transaksi lindung paling banyak sebesar nilai nominal underlying transaksi, yang tercantum di dalam dokumen underlying transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu underlying transaksi yang tercantum dalam dokumen underlying transaksi.



Reporter : APP

Editor : Gandhi Achmad

Gandhi Achmad
26-04-2018 21:28