Main Menu

Kemen-PUPR: Gotong Royong, Prinsip Utama Pelaksanaan Tapera

didi
26-02-2016 13:06

Pengesahan RUU Tapera (GATRAnews/Abdurachman)

Jakarta, GATRAnews - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditujukan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembangunan perumahan, untuk memenuhi  dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Jadi kita sebagai masyarakat berbangsa melaksanakan prinsip gotong royong, di mana masyarakat berpenghasilan tinggi, menengah dan rendah sama-sama membayar iuran. Tapi yang berhak menggunakan adalah MBR,” tutur Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementrian PUPR, di Jakarta, Jumat (26/2).

Namun, Maurin menyampaikan, bukan berarti iuran yang dibayarkan oleh non-MBR menjadi hilang, melainkan dapat dicairkan nantinya saat kepesertaannya berakhir. Yaitu bagi pekerja pada saat pensiun dan bagi pekerja mandiri saat mencapai usia 58 tahun. Selain itu juga kepesertaan berakhir apabila tidak membayar iuran selama lima tahun berturut-turut ataupun meninggal dunia.

"Pada saat kepesertaan berakhir, peserta Tapera akan mendapatkan hasil simpanan ditambah dengan bunga-nya,” tambah Maurin.

Manfaat yang akan diterima oleh MBR adalah untuk kepemilikan rumah, pembangunan rumah sendiri apabila sudah mempunyai tanah sendiri selain itu juga bagi MBR yang sudah mempunyai rumah namun ingin renovasi, hal-hal tersebut bisa mendapatkan pembiayaan dari Tapera.

Untuk besaran iurannya, Maurin mengatakan saat ini belum ditentukan dan akan ditentukan melalui Peraturan Pemerintah (PP), yang pembuatannya paling lambat 2 tahun setelah UU Tapera ini diundangkan.

Jadi didalam UU yang sudah disetujui kemarin tidak ada besaran simpanan, dalam draft awal saat DPR menyerahkan RUU kepada Presiden memang disebutkan besarannya 3% yang dibayarkan oleh pekerja 2,5% dan pemberi kerja 0,5% namun pemerintah mengusulkan itu di-drop,” katanya.

Pemerintah mengusulkan bahwa besaran simpanan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja yang diatur lebih lanjut dalam PP. Dalam pelaksanaannya nanti untuk menentukan besarannya akan mengajak stakeholder terkait termasuk pengusaha dan asosiasi pekerja.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Tian Arief

didi
26-02-2016 13:06