Main Menu

Pengadaan Janggal Crane Mangkrak Pelindo 2

Dani Hamdani
09-09-2015 16:56

mobile crane milik Pelindo 2 (dok GATRA/Rifki M Irsyad)

Jakarta, GATRAnews - Polisi mengantongi sejumlah calon tersangka dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo II. RJ Lino mengumbar kekecewaan ke sejumlah menteri, termasuk kepada menteri yang tak terkait dengan Pelindo II. Kenapa Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut bereaksi? Apa pula kejanggalan-kejanggalan dalam pengadaan mobile crane buatan Cina ini? 

 

Dari sekian banyak tumpukan dokumen hasil penggeledahan di kantor Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, ada sejumlah dokumen yang menarik perhatian penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Satu di antaranya dokumen berupa cek pengiriman uang dari Pelindo II ke Guangxi Narishi Century Equipment Co. Ltd (Narishi).

 

Narishi adalah perusahaan asal Tiongkok yang memasok 10 mobile crane ke Pelindo II. Nominal yang tercantum di cek lumayan tambun, Rp 65 milyar. ''Ada data pembayaran Rp 65 milyar, tapi kita belum tahu untuk pembayaran apa,'' kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Polisi Victor Edison Simanjuntak. 


Menurut Viktor, bisa saja cek itu berhubungan dengan pembayaran kontrak pengadaan mobile crane. Tapi, bisa juga angka Rp 65 milyar itu kekeliruan saat penulisan angka pada cek, mengingat transaksi pengadaan mobile crane hanya Rp 45,65 milyar.

 

Kemungkinan lain, lanjut Viktor, cek belum sempat dicairkan. Dugaan lainnya, ada penggelapan dana untuk keperluan tertentu. ''Ini masih akan kita teliti dokumen-dokumen itu,'' kata Viktor ketika ditemui GATRA di ruang kerjanya, gedung Bareskrim Polri, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa pekan kemarin. 

Sebelumnya, Jumat, 28 Agustus 2015, sekitar pukul 13.00 WIB, sejumlah personel Bareskrim di bawah komando langsung Kepala Bareskrim Komjen Pol Budi Waseso menggeledah gedung yang digunakan sebagai kantor pusat Pelindo II. Gedung tersebut di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

 

Seluruh sudut ruangan disisir polisi, tak terkecuali ruangan kerja Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost (R.J.) Lino, di lantai 7.  

 

Penggeledahan ini bagian dari upaya polisi untuk mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo II. ''Di sini terjadi pengadaan mobile crane yang tidak benar,'' ujar Komjen Budi Waseso saat ditemui wartawan di lokasi penggeledahan. 


Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah dokumen termasuk dokumen penting yang disita dari ruang kerja Lino. Selain penggeledahan, polisi juga menyegel 10 mobile crane milik Pelindo II di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

 

Dari pantauan GATRA, Selasa pekan kemarin, empat mobile crane yang dipasangi garis polisi terparkir di Lapangan 101, Terminal 2 Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara, di Lapangan 003, Terminal 2 ada enam unit mobile crane lain yang juga dibalut garis polisi.

 

''Dipasang hari Jumat (pekan lalu) itu,'' ujar sumber GATRA di Pelabuhan Tanjung Priok. 

 

Lino yang sewaktu penggeledahan di luar kantor, bergegas menuju kantornya begitu mendengar kabar ada penggeledahan. Agaknya penggeledahan ini membuat Lino gusar. Buktinya, Lino langsung menghubungi sejumlah menteri lewat telepon selulernya.

 

Yakni, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut B. Panjaitan, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil. 


Yang menarik, di depan ruang kerjanya, Lino tanpa sungkan berbicara dengan suara keras via telepon selulernya saat menerima telepon dari Sofyan. Padahal saat itu, di dekat Lino sedang banyak wartawan. Belakangan, transkip pembicaraan Lino dengan Sofyan beredar luas di publik.

 

Dalam transkip tersebut, Lino menyampaikan kekecewaan karena kantornya digeledah polisi. Lino juga mengancam akan mengundurkan diri dari Dirut Pelindo II. ''Kalau seperti ini caranya, saya berhenti saja. Enggak bisa negeri ini, Pak,'' ucap Lino kepada Sofyan. 


Aksi Lino menelepon Rini bisa dipahami karena Pelindo II di bawah koordinasi Menteri BUMN. Demikian juga, aksi Lino mengadu ke Luhut karena Polri di bawah koordinasi Menkopolhukam. Tapi yang agak janggal, aksi Lino menghubungi Sofyan. Padahal Kementerian PPN/Bapenas tidak berkaitan sama sekali dengan lingkup kerja Pelindo II.  


Jika dilihat dari jabatan Sofyan saat ini, memang tidak ada kaitan antara Bappenas dan Pelindo II. Tapi kalau ditarik jauh ke belakang, Sofyan dan Lino punya hubungan khusus. Pada 2009, Lino bisa menempati posisi Dirut Pelindo II karena saat itu Sofyan menjabat Menteri BUMN. 


Ketika dimintai konfirmasi oleh GATRA, Sofyan membenarkan menelepon Lino. Sofyan mengaku terkejut begitu mengetahui pembicaraannya dengan Lino ketika Lino di depan awak media. Menurut Sofyan, ia menelepon Lino setelah sebelumnya Lino mengirim pesan singkat ke handphone-nya dan mengadukan penggeledahan tersebut.

 

"Benar, itu transkrip telepon (Lino) dengan saya," katanya. Sofyan juga membenarkan saat menjabat sebagai Menteri BUMN tahun 2009 dirinyalah yang mengangkat Lino.

 

''Dia saya angkat tahun 2009. Waktu itu kami mencari direksi,'' ujarnya kepada Hidayat Adhiningrat P. dari GATRA.  

 

Penggeledahan ruang kerja Lino juga membetot perhatian Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla meminta Bareskrim cermat dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo II. "Kalau nanti diperiksa, baiknya dilakukan secara keseluruhan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta Senin pekan kemarin.

 

Kalla mengingatkan polisi jika pengadaan mobile crane terkait dengan kebijakan korporasi, tidak dapat dipidana. "Ya, Lino harus dilihat seperti itu, masalahnya apa. Kalau hanya masalah kebijakan koorporasi, ya harus korporasi dong. Kesalahan korporasi belum tentu kriminal,'' katanya. 

*** 

Awal Mula Pengadaan Mobile Crane

Kasus ini bermula pada 2011. Ketika itu, Pelindo II berencana membeli 10 mobile crane untuk kelancaran bongkar-muat di pelabuhan. Rinciannya tujuh mobile crane berkapasitas angkut 65 ton dan tiga mobile crane berkapasitas angkut 25 ton.

 

Nantinya, alat berat tersebut ditempatkan di delapan unit pelabuhan yang dikelola Pelindo II. Yakni, Panjang (Lampung), Palembang, Pontianak, Bengkulu, Teluk Bayur (Padang), Banten, Cirebon, dan Jambi.  

 

Menurut Brigjen Polisi Viktor, sejak awal proses tender sudah dipaksakan. Seharusnya, sebelum pengadaan barang, setiap unit pelabuhan terlebih dulu membuat usulan permohonan permintaan barang.

 

Tapi, untuk pengadaan mobile crane, usulan permintaan barang bukan datang dari unit pelabuhan. Tapi justru datang dari kantor pusat Pelindo II. ''Mestinya pelabuhan-pelabuhan (unit) ini yang mengajukan, saya butuh crane, tapi ini kan nggak,'' tukas Viktor.  


Kejanggalan lainnya, untuk pengadaan barang yang masuk kategori high investment, ungkap Viktor, seharusnya mendapat persetujuan general manager (GM) dari masing-masing unit pelabuhan.

 

Namun, untuk pembelian mobile crane ini, seolah-olah pengajuan datang dari GM delapan unit pelabuhan, yang dokumen persetujuan pengadaan barangnya ditandatangani oleh Manajer Teknik Pelindo II. ''Ini kan menyalahi aturan,'' Victor menerangkan. 


Langkah awalnya sudah salah kaprah, begitu pula saat tender. Pelindo II sempat menggelar tender yang melibatkan perusahaan lokal, namun gagal karena sepi peminat.

 

Lalu, Pelindo II menunjukkan langsung kepada perusahaan Narishi sebagai rekanan yang memasok mobile crane. Padahal, lanjut Viktor, berdasarkan ketentuan pedoman pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah, diatur minimal ada tiga perusahaan yang ikut serta dalam proses tender. ''Yang namanya tender tidak boleh satu (supplier), minimal tigalah," ujarnya lagi. 

 

Dari salinan dokumen kontrak yang diperoleh GATRA, terungkap berdasarkan perjanjian nomor HK.566/10/10/PI.II-12 tanggal 8 Juni 2012, Pelindo II menunjuk Narishi sebagai pemasok 10 unit mobile crane. Kontrak ini diamandemen dengan perjanjian nomor HK.566/21/10/PI.II-12 tanggal 3 Desember 2012.

 

Dalam kontrak tersebut dicantumkan Pelindo II membayar Rp 45,65 milyar ke Narishi untuk pembelian 10 mobile crane. Pembayaran dalam tiga termin.  


Ada upaya dari Pelindo II untuk memuluskan Narishi sebagai rekanan, meski harus menabrak aturan tender yang dibuatnya sendiri. Misalnya, dalam persyaratan tender disebutkan perusahaan yang akan mengikuti tender harus menyerahkan laporan keuangan perusahaan tiga tahun terakhir.

 

Faktanya, Narishi baru didirikan pada 6 Agustus 2010 (kurang dari dua tahun). Semestinya, sejak awal Narishi sudah gugur seleksi adminitratif.  
Demi meloloskan perusahaan yang beralamat di Nanning, Narishi, Tiongkok itu, Pelindo II rela mengubah aturan main tender berkenaan dengan kewajiban menyerahkan laporan keuangan.

 

Awalnya disyaratkan bahwa perusahaan peserta tender wajib menyerahkan laporan keuangan tiga tahun terakhir. Namun aturan ini diperlunak dengan diubah menjadi satu tahun terakhir. Berbekal revisi ini, Narishi melenggang sebagai peserta tender lantas ditunjuk pelindo II sebagai rekanan pemasok 10 mobile crane.  

 

Setelah Narishi memenuhi kewajibannya menyerahkan 10 mobile crane ke Pelindo II, muncul masalah baru. Narishi mengirim seluruh mobile crane-nya ke Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal mengacu pada klausul kontrak, semestinya Narishi mengirim mobile crane ke masing-masing unit pelabuhan.

Mobile Crane Ditolak Pelabuhan Daerah

Belakangan diketahui, crane-crane tersebut ditolak oleh unit pelabuhan karena tidak sesuai kebutuhan. "Akhirnya, mobile crane tidak didistribusikan karena pelabuhan-pelabuhannya menolak. Karena mereka mengatakan tidak membutuhkan yang begituan,'' tukas Viktor.

 
Akibat tidak langsung mengirim ke unit pelabuhan, crane-crane tersebut mangkrak di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebagian crane mengalami kerusakan. Saat penggeledahan di kantor Pelindo II, polisi sempat uji fisik ke-10 unit mobile crane.


 

Daftar Pengadaan Mobile Crane di Pelindo II 

Pelabuhan Kapasitas Mobile Crane Unit Harga (Rp)
Panjang (Lampung)                       65 ton 2

10.465.000.000

Palembang 65 ton 1

 5.245.000.000

Teluk Bayur 65 ton 1

5.245.000.000

Cirebon 65 ton 1

5.245.000.000

Banten 65 ton 1

5.245.000.000

Pontianak  25 ton  1

2.961.000.000

Jambi  25 ton 1

2.961.000.000

Bengkulu 65 ton 1

5.376.500.000

Bengkulu  25 ton 1

2.906.500.000 

Jumlah Total 45.650.000.000  

 

Setelah pengoperasian dan running test, hanya empat unit mobile crane yang bisa dioperasikan. Sedangkan enam unit lainnya dalam keadaan rusak. ''Bayangkan sudah dua tahun (mangkrak),'' Viktor menerangkan.  


Menanggapi hubungan kasus pengadaan mobile crane dengan kasus dwelling time yang juga sedang disidik polisi, Viktor tegas menjelaskan ada keterkaitan. ''Peralatan ini dibeli agar bongkar-muat itu jadi cepat. Semua ini berkaitan dengan dwelling time," pungkasnya.  


Tidak berfungsinya beberapa mobile crane meski usianya baru tiga tahun, menurut ketua Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal, Nova Sofyan Hakim, menjadi bukti kualitasnya rendah. ''Karena yang dibeli Lino itu barang-barang Cina (Tiongkok) yang factory-nya nggak jelas,'' ujar Nova kepada Aditya Kirana dari GATRA. 


Ditemui GATRA di kantor Pelindo II, Tanjung Priok, Lino enggan mengomentari penggeledahan oleh polisi di ruang kerjanya, juga aksi Lino yang menelpon sejumlah menteri. ''Yang kaitan kemarin no comment. Sorry ya, aku nggak mau komen takut malah jadi polemik. Nanti kalau saya komen malah jadi polemik,'' ujarnya.  


Sementara itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai aksi polisi menggeledah ruang kerja Lino patut diacungi jempol. Uchok berharap, polisi tidak berhenti pada penggeledahan. ''Kalau memang sudah ditemukan dua alat bukti yang kuat, polisi jangan ragu menetapkan tersangka,'' ujar Uchok.  


Diungkapkan Viktor, sampai saat ini, polisi sudah memeriksa tujuh saksi. Pada pekan ini dijadwalkan akana ada pemanggilan terhadap saksi-saksi lain. Menurut Viktor, Bareskrim sudah mengantongi nama-nama bakal calon tersangka.  


Sayangnya, Viktor masih enggan membeberkan nama calon tersangka. Ia hanya memberi sinyal, calon tersangka dari internal Pelindo II. ''Tidak tertutup mengarah ke tersangka lain-lain,'' tutupnya. 


 

Sujud Dwi Pratisto, Anthony Djafar, Andhika Dinata, dan Taufiqurrohman 

Rubrik HUKUM, Majalah GATRA, Edisi no 44, Tahun ke XXI, Beredar Kamis 3 September 2015

 

 

Dani Hamdani
09-09-2015 16:56