Main Menu

RJ Lino: Yang Diperdebatkan Sudah Selesai 

Dani Hamdani
09-09-2015 15:22

Richard Joost Lino Direktur Utama Pelindo 2 (GATRA/Rifki M Irsyad)

Jakarta, GATRAnews - Penggeledahan di sejumlah tempat Gedung PT Pelindo II oleh Bareskrim Mabes Polri dalam rangka penyelidikan dugaan kasus korupsi pengadaan mobile crane membuat marah Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (R.J.) Lino.

 

Ia tidak menerima aksi polisi tersebut tanpa seizinnya. Ia bahkan mengancam akan mengundurkan diri.  Namun ketika Taufiqurrohman dan M. Afwan Fathul Barry dari GATRA mencegat Lino di kantornya, Selasa pekan kemarin, untuk memverifikasi kasus tersebut, ia menolak berkomentar banyak.

 

"Yang kaitan (penggeledahan), no comment," katanya. Ia khawatir peristiwa "panas" pada Jumat 28 Agustus lalu itu menimbulkan polemik. Namun, Lino tak menolak untuk menjawab perkara lain yang berkaitan dengan Pelindo II. Berikut petikan lainnya: 


Anda dikait-kaitkan dengan PT Bukaka (dalam penjualan saham PT Bukaka Teknik Utama dengan anak R.J. Lino). Bagaimana komentar Anda?

Saya no comment. Yang ada kaitan dengan itu no comment


Kalau kaitan Anda dengan PT Armadeus (perusahaan milik menantu RJ Lino)?

 
Saya nggak ingin komentar soal yang berkaitan dengan kepolisian. Kalian tanya aja ke tempat lain. Jangan ke saya ya.  

 

Bu Rini Soemarno (Menteri Badan Usaha Milik Negara) mengirim surat ke Menteri Sekretaris Negara (yang kala itu dipegang Pratikno). Ia konon membela Anda mengenai pengelolaan pelabuhan dan konsesi. Tanggapan Anda? 

Saya pikir sudah selesai dengan Pak Jonan (Menteri Perhubungan Ignatius Jonan). Nggak ada isu lagi. Dengan 15 poin yang saya sepakati dengan Pak Jonan sudah selesai semua. Konsesi itu nggak ada transfer aset. Jadi, sekarang tinggal dibikin draf konsesinya. Kan dalam konsesi itu kita dengan Pemerintah. Saya dengan JICT (Jakarta International Container Terminal), nggak ada kaitannya dengan itu.  

 

Jadi tidak ada konsesi lagi? 


Tetap. Tapi namanya mungkin bukan konsesi, tapi semacam itu. Yaitu, kesepakatan saya dengan Pemerintah. Jadi begini, seperti orang punya mobil kan butuh STNK. Tapi mobilnya tetap punya saya. Lima tahun habis, saya harus memperbarui STNK. Kalau saya nggak mau renew lagi, ya saya jual mobil ini. STNK-nya. Kan Pemerintah yang kasih. Nah, nanti lagi dicari nama yang tepat apa. Kalau aset yang baru itu konsesi, tapi kalau yang lama itu namanya apa. Itu yang kemarin ramai diseminarkan. 


Jadi ini tetap aset Pelindo II? 

Iya, karena di undang-undang jelas, apa yang dipunya tetap. 


Kalau di surat Bu Rini itu menjelaskan bahwa undang-undang itu perlu dijelaskan dengan RPP?

 
Itu terserah. Artinya, selama ini yang diperdebatkan itu sudah selesai. Itu kita sama Pemerintah, JICT lain lagi urusannya. 

 

Pak Sofyan Djalil katanya marah percakapan teleponnya dibuka ke publik? 

Nggak ada Sofyan Djalil marah. 

 

Katanya karena Anda menghidupkan pengeras suara telepon genggam ketika berbicara dengan Sofyan Djalil? 

Saya nggak (pakai --Red.) loudspeaker. Nggak ada. Pak Sofyan Djalil kan menelepon saya. Bukan dibalik saya menelepon Pak Sofyan Djalil di depan wartawan.  

 

Sebelumnya Anda menelpon Pak Sofyan dulu? 

Saya nggak telepon Pak Sofyan. Pak Sofyan menelepon saya, ada wartawan, ya saya jawab mereka dengar. Suara Pak Sofyan nggak kedengaran. 


Rubrik HUKUM, Majalah GATRA, Edisi no 44, Tahun ke XXI, Beredar Kamis 3 September 2015

Dani Hamdani
09-09-2015 15:22