Main Menu

Jejak-Jejak Api Korporasi: Wilmar dan APP Menjawab

Dani Hamdani
08-10-2015 12:05

Kebakaran Hutan di Sumatera Selatan (ANTARA/Nova Wahyudi)

 
[quote width="auto" align="none" border="red" color="blue" title="Majalah GATRA"]Seiring dengan meluasnya dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, lembaga pemantau lingkungan menuntut pemerintah menggugat korporasi yang berperan dalam sejumlah kebakaran lahan dan hutan. Jejak-jejak api ditengarai berasal dari grup-grup usaha pengelola konsesi. Ketidakpatuhan terhadap standar pencegahan, serta monopoli kawasan hutan dituding sebagai penyebab utama.[/quote] 

---------- 


Jakarta, GATRAnews - Kebakaran hutan dan polusi asap mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat polusi asap mencapai 80.000-an orang. Itu hanya di tiga provinsi dengan titik api terbesar, yakni Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Angka ini diperkirakan terus meningkat selama jumlah titik api belum turun signifikan. 

 

Di tengah proses pemadaman titik api dan penanggulangan dampak kabut asap, Walhi mendesak pemerintah untuk lebih aktif menggugat korporasi yang diduga berperan. Dalam analisis kebakaran lahan dan hutan yang dirilis pekan lalu, Walhi menyebut ada jejak-jejak api korporasi usaha besar di sejumlah wilayah dengan dampak terparah yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.  


Manajer Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, Edo Rakhman mengatakan, sebagian besar titik api yang ditemukan tahun ini berada dalam konsesi perusahaan (anak perusahaan dan penyuplainya), terutama hutan tanaman industri (HTI) sebanyak 5.669 titik api dan perkebunan kelapa sawit sebanyak 9.168 titik api.

 

"Hasil overlay titik api dengan konsesi perusahaan menunjukkan bahwa di empat provinsi (Jambi, Sumsel, Riau, dan Kalteng), perusahaan grup Wilmar dan Sinar Mas yang paling banyak berkontribusi," katanya kepada GATRA, Senin lalu. Group Wilmar ada 27 perusahaan dan Group Sinar Mas 19 perusahaan. 

 

Angka itu melengkapi analisis WALHI yang menyebut kebakaran hutan dan lahan selama 18 tahun terakhir akibat monopoli kawasan hutan dan lahan untuk kepentingan investasi usaha. "Ini menjadi fakta tak terbantahkan," ujarnya.  

 

Walhi menggambarkan, pada 2014 setidaknya ada empat sektor industri ekstraktif (logging, perkebunan sawit, HTI, dan tambang) menguasai 57 hektare hutan dan lahan di Indonesia. Penguasaan sejumlah lahan itu dibarengi dengan praktek buruk pengelolaan konsesi dengan tindakan pembakaran hutan dan lahan gambut untuk pengembangan produksi.  

 

Keadaan semakin buruk ketika penggundulan hutan dilakukan secara massif dan sistematis. Ditambah pembersihan lahan tanam dengan membakar untu menghemat biaya, serta mengurangi keasaman gambut sehingga cocok dengan tanaman komoditas industri. Praktek ini dinilai menjadi biang keladi kerusakan hutan dan lahan serta hilangnya keseimbangan ekosistem.  

 

Bertahun-tahun titik api ditemukan di konsesi perkebunan monokultur skala besar, terutama yang beroperasi di lahan gambut. Periode Januari-September 2015 terdapat 16.334 titik api (data Lapan) atau 24.086 titik api (NASA FIRM) di lima provinsi. Yakni, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau.

 

Menurut analisis data dan fakta kebakaran hutan dan lahan di lima provinsi sampai September 2015 yang dilakukan Walhi, temukan titik api berada di dalam konsesi perusahaan. Yakni di Kalimantan Tengah sebanyak 5.672, Kalimantan Barat 2.495, Riau 1.005, Sumatera Selatan 4.416, dan Jambi 2.842. 

 

Karena itu, Walhi meminta ketegasan pemerintah, tidak hanya melakukan upaya setelah kebakaran, melainkan juga mengubah paradigma dan pendekatan dalam penanganan kebakaran dan dampak asap pada upaya pencegahan sistematis dan struktural. "Termasuk menuntut tanggung gugat perusahaan atas dampak kebakaran dan polusi asap ini," kata Anton P. Widjaya, Direktur Walhi Kalimantan Barat. 


 

Direktur APP: Kebakaran Hutan Rugikan Jutaan Dolar 

 

Sinar Mas Group yang diwakili Direktur Asian Pulp and Paper (APP), Suhendra Wiriadinata, menyanggah tudingan tersebut, meski mengakui ada titik api di area konsesi pemasok APP. Menurutnya, penting untuk diketahui bahwa keberadaan titik api di dalam area konsesi perusahaan tidak secara otomatis perusahaan terlibat.

 

"Data menunjukkan, cenderung terjadi akibat pembalakan dan perambahan liar menggunakan api. Dimulai dari luar area konsesi, merambat masuk ke dalam area konsesi perusahaan," katanya.  

 

Baginya, tak ada alasan pemasok APP dengan aksi pembakaran. "Kami sama sekali tidak memiliki keuntungan komersial dari kebakaran hutan," ucanya. Justru, kebakaran itu mengakibatkan kerugian jutaan dolar bagi perusahaan. Baik dalam bentuk rusaknya HTI maupun biaya pemadaman api.

 

Isu kebakaran hutan dinilainya sangat rumit. Aktivitas ilegal yang dilakukan perusahaan kecil, sering kali memiliki koneksi politis dan kerumitan fundamental menyangkut hak penggunaan lahan, peta, kepemilikan lahan, dan perlindungan hutan. "Sebelum kita mengatasi kerumitan ini, dan berkonsentrasi untuk menemukan solusi tentang penyebab kebakaran hutan, masalah tidak akan berakhir," katanya.  

 

Sementara itu, Corporate Secretary Wilmar Group, Johannes, kepada GATRA menyatakan heran atas tudingan Walhi yang menyebutkan 27 perusahaan Wilmar Di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah merupakan penyumbang mayoritas titik api.

 

Di Kalteng, kata dia, hanya ada tujuh perusahaan Wilmar, yaitu PT Kerry Sawit, PT Mustika Sembuluh, PT Bumi Sawit Kencana, PT Sarana Titian Permata, PT Mentaya Sawit Mas, PT Kurnia Kencana Permai Sejati, dan PT Rimba Harapan Sakti. 

 

Di wilayah Riau, hanya dua perusahaan perkebunan yang tidak luas. Kedua perusahaan itu adalah PT Murini Samsam dan PT Sinarsiak Dian Permai. Sedangkan di wilayah Jambi, Yohannes mengaku Wilmar tak punya perusahaan afiliasi.

 

"Kedua perusahaan (di Riau) sama sekali tidak ada masalah dengan karhutla [kebakaran hutan dan lahan] mulai dari berdiri sampai saat ini," kata Yohannes, tanpa menyebutkan luasan areanya. 

 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, memastikan korporasi berperan besar terhadap banyaknya titik api. "Iya, memang iya (paling banyak)," katanya, sembari mengangguk, saat dimintai konfirmasi Flora Libra Yanti dari GATRA, Senin lalu. Namun, ia masih harus memeriksa lebih detail nama-nama perusahaan yang dimaksud.  

 

Setidaknya, ada 420 perusahaan dalam lingkup KLHK yang akan diperiksa dan berpeluang dikenai sanksi administratif. Saat ini, di berita acara pemeriksaan ada 34 perusahaan. Tiga di antaranya akan naik menjadi penyidikan.

 

Pada Selasa pagi juga ada sidang gugatan KLHK atas satu perusahaan, yang berlangsung di Palembang. "Nanti kalau selesai, saya lapor Bapak Presiden. Saya akan kasih tahu namanya, mau diapain mereka. Kami sedang kerja terus," janji Siti. 

 

***  


Prof Bambang Eko: Banyak Korporasi Tidak Patuh  


Ahli kebakaran hutan, Prof. Bambang Eko, menyebutkan adanya banyak faktor yang membuat kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun. Ada ketidakpatuhan, baik dari korporasi maupun pemerintah daerah, dalam menerapkan standar pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 

 

Dari sisi korporasi, banyak yang sarana dan prasarana tidak lengkap. Seperti peralatan tangan, pompa air bertekanan tinggi dan kelengkapannya, serta transportasi, komunikasi, logistik tidak memenuhi standar. Jumlah regu pemadam, dan peralatan pendukung tidak memadai.

 

Padahal, sesuai dengan Pasal 23 (1) huruf d Peraturan Pemerintah No 45/2004 tentang Perlindungan Hutan dan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, perusahaan wajib membuat sekat bakar untuk melokalisasi api. 

 

"Berdasarkan verifikasi lapangan, perusahaan belum membangun kanal dan jalan. Pemeliharaan kanal-kanal yang sudah ada pun belum dilaksanakan, terlihat dari tidak adanya dokumen berita acara perawatan," kata pria yang pernah menjadi Ketua Tim Pelaksana Audit Kepatuhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut. Banyak perusahaan yang belum menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB). 

 

Sementara itu, penyebab ketidakpatuhan pemerintah daerah, antara lain kurangnya pengawasan, kurang optimalnya perlindungan tata ruang, minimnya dukungan pendanaan, terlalu luasnya kawasan, serta kurang pedulinya masyarakat.

 

"Setelah kita teliti ada daerah yang tidak tahu kewajiban dan tupoksi pengawasan mereka terhadap perusahaan," kata Bambang.  

 

Bahkan tak jarang, ada main mata antara perusahaan dan pemerintah daerah (pemda). "Benar gak sih, perusahaan membuka lahan tanpa membakar? Nah, di sini diduga indikasi pemda dengan perusahaan main mata," katanya.

 

Meskipun, menurutnya, hingga kini belum ada tindak lanjut, hasil audit itu bisa menjadi titik masuk bagi penegak hukum dalam menjerat pelaku kebakaran hutan dan lahan. 


Sandika Prihatnala dan Joni Aswira Putra

LINGKUNGAN, Majalah GATRA no 49 tahun ke XXI, Beredar Kamis, 8 Oktober 2015

 

 Baca juga: 

Kebakaran Lahan Sinar Mas Group dan Wilmar Group

Dani Hamdani
08-10-2015 12:05