Main Menu

Kelebihan Bayar Cost Recovery ConocoPhillips Rp 2,23 Triliun?

Dani Hamdani
25-04-2016 21:30

Instalasi Pengolahan Migas milik Total di Kalimantan Timur (Majalah GATRA/Antara/Yudhi Mahatma)

Jakarta, GATRAnews - Achsanul Qosasi membolak-balik dokumen setebal ratusan halaman di hadapannya. Tangannya berhenti di bagian hasil pemeriksaan perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2014. Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan itu menunjukan temuan kelebihan cost recovery yang diajukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) kepada pemerintah kepada GATRA, Jumat pekan lalu (15/4/16). 

 

Ia mengatakan jumlahnya mencapai US$ 485,37 juta. Kalau dirupiahkan, dengan kurs Rp 13.000, nilainya setara Rp 6,3 trilyun. Lebih besar dari yang diumumkan Selasa pekan lalu, sebesar US$ 291 juta atau Rp 3,8 trilyun. "Saya sudah pusing. Kesal juga lama-lama," katanya.

 

Kekesalannya tidak lepas dari tren dalam beberapa tahun belakangan, kelebihan klaim cost recovery selalu berulang setiap tahun. Bahkan sejak tahun fiskal 2014, kelebihan klaim penggantian biaya ini konsisten di atas Rp 3 trilyun. Sebelumnya masih berada di bawah Rp 1 trilyun. 

 

BPK baru saja mengumumkan hasil pemeriksaan bagi hasil migas untuk tahun 2014. Hasil pemeriksaan itu bagian dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II 2015 dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II 2015, yang diserahkan oleh Ketua BPK, Harry Ahzar Azis, kepada DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa pekan lalu. Saat itu BPK menyebutkan nilai kelebihan bayar Rp 3,8 trilyun. 


Jika ada kelebihan bayar cost recovery, berarti porsi bagi hasil untuk negara berkurang. Dalam sistem bagi hasil yang dianut di Indonesia, K3S menjalin perjanjian bagi hasil dengan SKK Migas, mewakili Pemerintah RI. Komposisinya: 15% K3S, dan sisanya SKK Migas. 


Selain mendapat bagi hasil, K3S juga mendapat cost recovery. Bagi hasil diberlakukan setelah dipotong pembayaran cost recovery. Yang menghitung cost recovery adalah K3S, lalu diperiksa SKK Migas, untuk kemudian diaudit BPK. Untuk perhitungan tahun 2014, BPK mengaudit 83 K3S dengan total cost recovery mencapai Rp 167 trilyun. 


Menurut Achsanul Qosasi, sebelum akhirnya sampai pada angka US$ 485 juta lebih tadi, proses auditnya dilakukan dalam dua tahap. Pertama, audit pendahuluan. Di sini BPK menemui potensi kebocoran US$ 291 juta.

 

Hal ini membuat Achsanul memutuskan untuk melakukan audit lanjutan yang terperinci. Angka kelebihannya membengkak dengan tambahan US$ 194 juta. Dari penjumlahan kedua audit itulah ditemukan angka kelebihan lebih dari US$ 485 juta. Kedua audit memakan waktu 105 hari, dan rampung 3 Maret 2016.  

 

Dalam temuan BPK, ada tujuh K3S yang beroperasi di tujuh wilayah kerja yang kelebihan bayar. Tujuh wilayah kerja tersebut adalah, South Natuna Sea "B" yang dioperatori ConocoPhillips Indonesia Inc Ltd, dan Corridor oleh ConocoPhillips (Grissik) Ltd. Dari kedua wilayah kerja ini total kelebihan bayar sebesar Rp 2,23 trilyun.  

 

Temuan BPK Cost Recovery KKKS 2014 (Majalah GATRA)
Temuan BPK tentang kelebihan bayar Cost Recovery (Majalah GATRA)

Kemudian blok Mahakam oleh Total E&P Indonesie-Inpex Corp (Rp 936,29 milyar), Pertamina Block yang operatornya adalah PT Pertamina EP (Rp 365,62 milyar), Blok Rokan yang dioperasikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia (dengan jumlah kelebihan sebesar Rp 312,34 milyar),     Natuna Sea A oleh Premier Oil Natuna Sea B.V. (Rp 91,06 milyar), serta South East Sumatra oleh CNOOC SES Ltd. (Rp 65,91 milyar).(lihat:Temuan BPK tentang Kelebihan Bayar Cost Recovery). 


Sama seperti tahun-tahun kemarin, kelebihan klaim cost recovery terutama berasal dari investment credit yang tidak sesuai persetujuan SKK Migas dan biaya tunjangan untuk pekerja asing. Investment credit adalah insentif pemerintah kepada K3S yang mengeksplorasi di wilayah kerja yang relatif sulit.

 

Dengan mendapatkan fasilitas investment credit, selain mendapat penggantian penuh lewat cost recovery, K3S juga mendapat tambahan sekian persen dari total investasi. Persentasenya ditentukan oleh pemerintah. 


Selain insentif tadi, berdasarkan rincian audit yang diperoleh GATRA, terdapat beberapa pos anggaran yang berkaitan dengan tunjangan. Seperti beban pemberian tunjangan 58 ekspatriat senilai US$ 4 juta. Lalu ada lagi biaya sewa rumah (housing allowance) sebesar US$ 120.000, ditambah biaya pemeliharaan rumah (home maintenance allowance) sebesar US$ 74.000. Selain itu, K3S memasukkan biaya entertainment seperti bermain golf, atau terkadang pesta-pesta, dalam cost recovery


Pengulangan itu, menurut Achsanul, mengindikasikan K3S berupaya mendapatkan tambahan cost recovery. Modus lain yang ditemukakan Achsanul adalah mengajukan plan of development di luar nominal yang disetujui dalam kontrak.

 

"Yang dulu pernah kita tolak, sekarang dimasukkan lagi. Itu membuat saya marah," tegasnya. Karena itu, dia mengancam, jika kembali terulang, berarti ada indikasi kesengajaan, akan dilaporkan ke aparah penegak hukum. "Ini bisa dipidana," tambahnya. 

 

Kelebihan kalim cost recovery 2009-2015 (Majalah GATRA)
Kelebihan kalim cost recovery 2009-2015 (Majalah GATRA)

Eksplorasi migas dengan sistem cost recovery, menurut Achsanul, memiliki celah. Karena itu, BPK sudah meminta agar SKK Migas mencari formula pengelolaan hulu yang tepat. Ia memberi contoh model yang diterapkan Iran, yang menggunakan sistem bagi hasil yang tetap. Misalnya, pembagian 60% untuk negara, 40% untuk kontraktor. Tanpa ada embel-embel cost recovery. 


Lebih jauh, menurut Achsanul, sistem cost recovery sudah tidak kontekstual lagi dengan kondisi saat ini. Dulu, pendekatan ini digunakan untuk mengundang investor mengeksplorasi minyak. "Ayo ke Indonesia gali minyak, kalau dapat saya ganti, kalau enggak dapat hangus," katanya. Sekarang kondisinya sudah berbeda: banyak investor yang berminat menggali minyak di Indonesia. 


Achsanul Qosasi meminta SKK Migas lebih tegas kepada K3S. SKK Migas, menurutnya, adalah lembaga yang menjadi perwakilan negara dalam mengurus migas. Bila SKK lemah, K3S akan mudah memanfaatkan celah-celah bisnis secara tidak proporsional. "Makanya saya tegaskan kalian (SKK Migas) harus kuat, kalau tidak, dikerjain," ia menambahkan. 


Atas berbagai masalah itu, BPK merekomendasikan SKK Migas untuk menggunakan koreksi claim investment credit di laporan keuangan kuartal (FQR) tahun 2015. Jika tidak dilakukan koreksi, upaya hukum harus ditempuh untuk memulihkan hak negara atas investment credit yang diklaim K3S, sesuai jalur penyelesaian yang diatur dalam production sharing contract (PSC).

 

Yang kedua, mengoreksi cost recovery pada FQR tahun 2015 serta memperhitungkan kembali tambahan bagian negara. 

LANJUT>> Sistem Berlapis Cost Recovery 


Rosyid, Jennar Kiansantang, Bernadetta Febriana, dan Andi Anggana 

LAPORAN KHUSUS Majalah GATRA, No 25 Tahun XXII, Beredar 21 April 2016

Dapatkan di toko buku terdekat, lewat GATRA KIOSK atau Toko Buku digital lain.  

Dani Hamdani
25-04-2016 21:30