Main Menu

Sistem Berlapis Cost Recovery 

Dani Hamdani
25-04-2016 10:26

Akal Akalan Cost Recovery (Majalah GATRA)

LANJUTAN >> Kelebihan Bayar Cost Recovery ConocoPhillips Rp 2,23 Triliun?

 

Menurut Elan, sebenarnya SKK Migas sudah membangun sistem berlapis untuk menekan peluang K3S berbuat curang. Lapis pertama adalah pre-audit yang dilaksanakan sebelum proyek dimulai.

 

Kemudian current audit, saat proyek berlangsung. Lapis ketiga, post-audit saat proyek sudah selesai. Setelah itu, BPK dan BPKB (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) juga melakukan audit. 


Pada fase eksploitasi, tahapannya mulai dari penyiapan wilayah kerja baru, dilanjutkan persetujuan komitmen program ekplorasi. Setelah itu K3S harus mendapat persetujuan WP & B (work, program and budget) dan AFE (authorization for expenditure). Setelah mendapat persetujuan itu, proses eksplorasi bisa dimulai. 


Jika ada hal-hal di luar perencanaan, K3S bisa mengajukan revisi WP&B Explorasi dan AFE fase Eksplorasi. Dalam perjalanannya jika dirasa perlu, K3S bisa mengajukan perpanjangan waktu eksplorasi. Jika tidak, bisa memproses tahapan pengakhiran KKS eksplorasi. Seluruh tahapan itu diaudit baik sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan tiap tahapan. 

 

Jika proses eksplorasi ini gagal menemukan minyak, negara tidak perlu membayar cost recovery. Jika proses ini berhasil menemukan cadangan minyak yang layak secara komersial dan ditingkatkan ke tahap eksploitasi, tahapan selanjutnya adalah SKK Migas memeriksa rencana pembiayan K3S Ekploitasi dan disusul rekomendasi persetujuan POD (plans of development). 


Selanjutnya ialah mengawasi kegiatan eksploitasi, dan jika diperlukan memberikan persetujuan revisi WP&B eksploitasi, AFE eksploitasi, POD, dan sebagainya. Selanjutnya persetujuan penyelesaian pekerjaan dan closed out AFE, serta pemeriksaan keuangan K3S produksi. Proses terakhir adalah pengakhiran KKS eksploitasi. 


Dengan proses pemeriksaan yang berlapis dan detail itu diharapkan perhitungan angka cost recovery yang dihasilkan benar-benar sesuai aturan, sekaligus menutup peluang untuk melakukan korupsi.  

Akal Akalan Cost Recovery (Majalah GATRA)
Akal Akalan Cost Recovery (Majalah GATRA)


Jika masih muncul penyimpangan seperti temuan BPK itu, menurut Elan, kemungkinan karena adanya perbedaan cara pandang K3S, SKK Migas, dan BPK terhadap klausul kontrak. Mungkin dalam pandangan K3S masuk cost recovery karena tercantum dalam kontrak. Sementara itu, menurut BPK, memandang sebaliknya, tidak masuk cost recovery


Namun, Elan membantah jika kasusnya berulang. "Itu hanya di kasus-kasus yang dispute, temuan itu tidak terjadi di pos yang sama," ia menegaskan. Menyikapi temuan BPK itu, pihaknya akan meneliti kembali dan menyelesaikannya bersama K3S. Kedua belah pihak akan mengumpulkan data dan mengoreksi bersama-sama yaitu K3S, SKK Migas, dan BPK. 


Pihak SKK Migas menekankan bahwa tidak ada kerugian negara dalam hal ini. Bila temuan itu benar, jatah K3S akan dipotong dalam bagi hasil tahun berikutnya. "Namun, bila masing-masing bersikeras, maka itu bisa diselesaikan lewat arbitrase, seperti yang tercantum dalam klausul PSC bila terjadi dispute," kata Arif Sukmajaya, Kepala Divisi Pengendalian Penerimaan bagian Negara, SKK Migas. 

 

Mengenai dugaan K3S yang melakukan kesengajaan untuk memasukkan item yang sebenarnya tidak masuk cost recovery, menurut Arif, perlu ada pembuktian terlebih dulu sebelum sampai pada kesimpulan itu. "Di setiap tahap ada pengendalian, ada audit, dan sudah ada rambu-rambunya sehingga itu bisa dicegah," katanya. 

 

Dalam pandangan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, kelebihan bayar cost recovery seperti tercantum dalam laporan BPK, bisa terjadi karena dua hal. Pertama, karena perbedaan persepsi di BPK dan K3S. Kedua, benar-benar kelebihan bayar. "Kalau hampir setiap tahun seperti itu, setelah melalui proses klarifikasi seringkali ditemukan cuma adanya perbedaan persepsi," ujarnya. 

 

Kelebihan ini muncul karena masing-masing lembaga memiliki parameter berbeda. "Istilah-istilah dan perlakuan khusus di sektor migas seringkali belum diakomodasi dengan baik BPK, BPKP, maupun dengan instansi yang lain," ujarnya. 


Mengenai kebijakan investment credit, menurut Komaidi, berbeda dalam setiap kontrak. "Untuk lapangan sulit diberikan insentif itu. Untuk lapangan yang mudah tidak diberikan. Mungkin hal-hal semacam ini masih digeneralisir oleh teman-teman BPK," ujarnya.

 

Besaran persentase juga berbeda-beda tergantung wilayah kerja. Blok di Papua tidak bisa disamakan dengan di Jawa. "Kalau di Jawa dijadikan benchmark, otomatis yang terjadi di Papua kan lebih klaimnya," tambahnya. 


Namun, tidak berarti K3S tidak ada yang nakal. "Misalnya dalam proses pengadaan barang, vendor-nya anak perusahaan sendiri lalu harganya dibuat sedikit lebih mahal," sebut Komaidi lagi. 


Sementara itu, pengamat energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, menyatakan bahwa temuan BPK itu benar. "Banyak hal yang perlu dikaji lagi dan evaluasi lagi, pos-pos apa yang tepat untuk cost recovery. Bahkan bisa jadi dengan kondisi sekarang dengan harga minyak rendah, bisa jadi cost recovery yang kembali ke perusahaan itu jauh lebih besar daripada pendapatan ke negara," kata pria yang juga Kepala Pusat Kajian Energi UI ini. Ia menyarankan agar pemerintah lebih detail lagi mengatur cost recovery. 


Pihak K3S sendiri lebih memilih diam dan menyerahkan kasus ini kepada SKK Migas. Pihak Total E&P Indonesie, misalnya, tidak bersedia memberikan pernyataan. Head Corporate Communication Division Total E&P, Kristanto Hartadi, mempersilakan GATRA menanyakan ke SKK Migas. "Kami tidak ingin memberi komentar pada saat ini," katanya.  


Hal yang sama juga dilontarkan PT Pertamina EP. "Karena kita di bawah koordinasi SKK Migas," Direktur Utama Pertamina EP, Ronny Gunawan. Jawaban senada juga datang dari Joang Laksanto, Vice President Development & Relations ConocoPhillips Indonesia melalui email. Joang menegaskan bahwa pihaknya selalu menjalankan bisnis berdasarkan ketentuan dalam PSC dan hukum, serta peraturan yang berlaku di mana pun ConocoPhillips beroperasi. 


Rosyid, Jennar Kiansantang, Bernadetta Febriana, dan Andi Anggana 

LAPORAN KHUSUS Majalah GATRA, No 25 Tahun XXII, Beredar 21 April 2016

Dapatkan di toko buku terdekat, lewat GATRA KIOSK atau Toko Buku digital lain.  

Dani Hamdani
25-04-2016 10:26