Main Menu

Megawati: Tak Ada Pancasila Tanpa Pidato Bung Karno !

Ervan
01-06-2016 13:27

Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri (GATRAnews/Ervan Bayu/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri turut menghadiri peringatan pidato Bung Karno 1 Juni, di Gedung Merdeka, Bandung, hari ini (1/6) sebagai perwakilan keluarga Bung Karno. Mega pun berpidato dihadapan Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan pimpinan lembaga tinggi negara serta menteri Kabinet Kerja. 

Dalam pidatonya, Mega menceritakan kembali sejarah lahirnya Pancasila yang berawal dari pidato Bung Karno didepan sidang BPUPKI 71 tahun lalu. Bung Karno membacakan sebuah pidato yang sangat penting. Pidato yang berisi fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung yang bernama Indonesia Merdeka. 

"Bung Karno menyatakan bukan dirinya yang menemukan Pancasila. Beliau mengakui hanya sebagai penggali Pancasila. Namun, tak dapat dipungkiri, konsepsi tentang Pancasila adalah hasil pergulatan Bung Karno sejak muda. Buah perenungan atas perjuangan berpuluh-puluh tahun, termasuk hasil kontemplasi beliau saat dalam pembuangan di Ende," katanya. 

Menurut Mega, Bung Karno telah memperjuangkan Pancasila menjadi “ideologi dunia”, dan menyampaikannya secara resmi dalam Sidang Umum PBB tahun 1960. Peristiwa tersebut telah menumbuhkan keyakinan bahwa dunia tidak boleh terjebak dalam konflik “perang dingin” antara Blok Barat dan Blok Timur, perseteruan antara yang kelompok negara yang dipimpin oleh adikuasa Amerika dan Rusia. Tanpa pidato Bung Karno, lanjut Mega, tak akan ada Pancasila, dan NKRI. 

"Tanpa Pidato Bung Karno pada tanggal 1Juni 1945, tidak akan ada Pancasila, tanpa Pancasila tidak akan ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas anak Sulung Bung Karno ini. 

Hadir dalam peringatan 1 Juni, Ketua MPR Zulkifli Hasan beserta para Wakil Ketua MPR, Wapres kesebelas Prof Boediono, Ketua DPR Ade Komarudin, para wakil Ketua DPR, Ketua DPD Irman Gusman, para Wakil Ketua DPD, para menteri Kabinet Kerja dan lembaga negara. 


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat 

 

 

Ervan
01-06-2016 13:27