Main Menu

Menguji Kesaktian Sri Mulyani 

Dani Hamdani
06-08-2016 11:16

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Dok Majalah GATRA)

Jakarta, GATRAnews - Penunjukan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan terbaru di kabinet Presiden Joko Widodo, ibarat pemutaran sekuel sebuah film yang dinanti-nanti. Pada episode pertama, yakni Menteri Keuangan di tahun 2005 hingga 2010, Sri Mulyani dipandang sebagai sosok yang gemilang.

 

Ia kerap dianggap sebagai arsitek di belakang kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia, di tengah ambrolnya pertumbuhan ekonomi dunia periode 2008-2009 silam. Ketika itu, terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi global hingga -1,7%. Sedangkan Indonesia, tetap bisa bertahan di atas 4%. Bahkan meningkat lagi menjadi di atas 6% pada periode 2010-2012. 

 

Saat krisis 2008 terjadi, defisit anggaran dipertahankan di level 0,08% dari produk domestik bruto (PDB). Nilai tersebut bahkan jauh lebih baik dibanding dengan tahun 2015, ketika defisit anggaran mencapai angka 2,53%. 


Porsi defisit itu terjaga dengan dukungan dari penerimaan pajak yang naik signifikan. Dari Rp 609 trilyun yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008, realisasinya justru melebihi hingga jadi sebesar Rp 658 trilyun. 


Pada 2008, di tengah bergejolaknya ekonomi global, realisasi penerimaan pajak pemerintah tercatat sebesar Rp 658 trilyun, melebihi target yang dicanangkan dalam APBN yakni sebesar Rp 609 trilyun. Realisasi yang melampaui target seperti itu bahkan belum pernah terjadi lagi hingga saat ini. 


Berbagai pengakuan dari dalam dan luar negeri diperoleh Sri Mulyani. Pada 2006, Sri Mulyani mendapat anugerah Bung Hatta Award, sebagai sosok yang bersih dari korupsi. Di tahun itu juga, di sela-sela sidang tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Singapura, ia dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets. Pada tahun berikutnya, majalah Forbes memilih Sri Mulyani sebagai perempuan paling berpengaruh ke-23 di dunia.  


Dengan sederet prestasi dan pengakuan itu, kepergiannya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di tahun 2010, menjadi hal yang sangat disayangkan. 


*** 

Kini, di tengah kondisi ekonomi dalam negeri yang tak kalah sulit dibandingkan dengan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memboyong Sri Mulyani. Ekspektasi publik terhadap sekuel ini pun positif, seperti tercermin dari gairah pelaku pasar modal, di hari pengumuman kabinet baru.  


Menurut Kepala Riset PT Universal Broker Securities, Satrio Utomo, indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 60,47 poin atau 1,16% ke level 5.284,87. Indeks saham emiten besar, LQ45, menguat 1,32% ke level 914,09. Seluruh indeks saham acuan menghijau.

 

Ada sebanyak 199 saham menguat, hingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 96 saham melemah dan 87 saham yang lain diam di tempat. IHSG sempat menyentuh level tertinggi 5.301,93 dan terendah 5.245,40. 

 

Ilustrasi (GATRAnews/Adi Wijaya/AR7)
Ilustrasi (GATRAnews/Adi Wijaya/AR7)

Transaksi perdagangan saham juga ramai. Total frekuensi perdagangan saham sekitar 168.552 kali dengan volume perdagangan 3,1 milyar saham. Nilai transaksi harian saham sekitar Rp 5,2 trilyun. ''Lonjakan positif itu karena Sri Mulyani Effect,'' kata Satrio kepada GATRA.  


Pada episode keduanya sebagai menteri keuangan kali ini, Sri Mulyani diharapkan bisa mengulang kisah suksesnya dulu. Ia harus menghadapi tantangan berupa defisit anggaran yang pada Juni 2016 ini sudah mencapai Rp 230,7 trilyun. Atau setara 77,7% dari Rp 296,7 trilyun target yang dicanangkan dalam APBN Perubahan 2016. 


Dalam kolomnya di harian Kompas, Selasa pekan lalu, ekonom senior Ikhsan Modjo berpendapat, tambahan defisit Rp 4 trilyun tiap bulannya berpotensi membuat pemerintah melampau ambang batas defisit 3% PDB yang ditoleransi oleh UU Nomor 7/2003 tentang Keuangan Negara. 


Persoalan itu akan bertambah pelik, bila ternyata Sri Mulyani tidak mampu menggenjot pendapatan ekstra dari kebijakan Tax Amnesty, atau UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, yang belum sebulan berlaku.  


Sejauh ini, target Rp 165 trilyun dana repatriasi yang masuk ke APBNP masih berkesan jauh panggang dari api. Per akhir pekan lalu, wajib pajak (WP) Indonesia baru sampai pada tahap deklarasi harta sebesar Rp 3,75 trilyun. Itu pun cuma menghasilkan uang tebusan sebesar Rp 84,3 milyar. Di luar itu, ada pula repatriasi sebesar Rp 579 milyar. 


Di satu sisi, Sri Mulyani memang pernah punya prestasi di bidang perpajakan. Pada 2008, pendapatan dari pajak melebihi target yang dicanangkan. Dari Rp 534 trilyun, diperoleh Rp 559,8 trilyun. Meski di tahun berikutnya, pendapatan pajak meleset dengan margin tipis. Yakni dari Rp 528 trilyun di APBNP 2009 menjadi Rp 494 trilyun.  


Di luar pemasukan, urusan pengeluaran juga akan menjadi tugas berat Sri Mulyani. Beberapa pihak beranggapan, Presiden Joko Widodo kurang ketat dalam hal mengatur anggaran belanja. ''Presiden mau enggak diet anggaran?'' kata Satrio Utomo.

 

Sosialisasi Tax Amnesty (Majalah GATRA)
Sosialisasi Tax Amnesty (Majalah GATRA)

Senada dengan Satrio, Faisal Basri juga berpendapat bahwa Presiden harus bisa mengubah cara berpikirnya dalam hal anggaran. Dari yang berdasarkan keinginan, menjadi kebutuhan. ''Mudah-mudahan Jokowi bisa berubah. Tidak lagi pakai rumus 'pokoknya'. Bisa dirasionalisasi,'' kata Faisal Basri. 


Sepengetahuannya, Sri Mulyani bukan tipe orang manut, yang cenderung menghibur Presiden dengan laporan-laporan bagus. ''Tidak seperti menteri lama, yang tidak bisa menjelaskan betapa sulitnya merealisasikan target penerimaan perpajakan,'' kata Faisal. 


Karena itu, Faisal berharap, Sri Mulyani bisa memberikan penjelasan kepada Presiden Jokowi tentang risiko pelebaran defisit anggaran serta kemungkinan kegagalan program amnesti pajak. ''Targetnya mimpi, terlalu tinggi,'' kata Faisal. 


Alih-alih ngotot dan menghibur Presiden dengan gula-gula tambahan pendapatan, menurut Faisal, Sri Mulyani harus berani mengajukan program amputasi anggaran. ''Mulai Agustus ini memotong anggaran dengan cukup besar, setidaknya Rp 75 trilyun-Rp 100 trilyun. Kunci kabinet baru saya rasa di sini,'' kata Faisal Basri. 


Memang, untuk urusan pemotongan anggaran bukan perkara baru bagi Sri Mulyani. Di episode pertamanya, Sri Mulyani pernah menerbitkan sembilan langkah pengamanan APBN 2008. Salah satu isinya adalah penghematan anggaran kementerian dan lembaga non-departemen sebesar 15%.

 

Dalam praktiknya, Kementerian Keuangan yang dipimpinnya melakukan penghematan sebanyak Rp 640 milyar, atau sekitar 4% dari total anggaran mereka di tahun 2008.  


Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Leo Putera Rinaldy, beranggapan bahwa pemotongan anggaran akan menjadi langkah paling cepat yang bisa diambil Sri Mulyani dalam tahun anggaran 2016 ini. ''Kan tidak mungkin ada APBN P-Perubahan,'' kata Leo, kepada Basfin Siregar dari GATRA.

 

Selain paling cepat, pengetatan itu juga menjadi semacam pembuktian Sri Mulyani yang selama ini dikenal hati-hati dalam mengatur keuangan negara. ''Opsi pemotongan itu lebih prudent,'' kata Leo. Kalaupun ada tambahan pemasukkan dari tax amnesty, menurut Leo, baru bisa diimplementasikan Sri Mulyani pada APBN 2017 mendatang.  


Analisis di atas tadi seolah mendapatkan pembenarannya dari Sri Mulyani sendiri. Selepas menghadiri acara sosialisasi pengampunan pajak di Hall D Jakarta International Expo, Kemayoran, Senin pekan lalu, Sri Mulyani mengatakan bahwa ia akan mulai menyisiri program. Mencari pos yang bisa dihemat.

 

''Para menteri untuk mulai juga melakukan penelitian terhadap keborosan-keborosan atau hal-hal yang harus dikurangi,'' kata Sri Mulyani. 


Berbeda dari pendahulunya, Sri Mulyani masih enggan menyebut angka yang berpotensi diperoleh dari tax amnesty. ''Ini kan baru Agustus,'' katanya.

 

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Kementerian Keuangan baru bisa memprediksi setelah September nanti, yakni setelah termin pertama tax amnesty berakhir. ''Dari situ, kita akan melihat apakah akan ada risiko yang akan kita bisa tangani sampai akhir tahun,'' katanya. 

 

Kendati ada suara pesimistis, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, tetap melaju dengan berbagai rencana menjaring uang dari UU Pengampunan Pajak. Selasa sore pekan lalu, Darmin yang baru datang dari Istana Presiden, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan beberapa aturan baru di bidang industri keuangan.

 

''Pemodal tax amnesty pasti memilih instrumen keuangan sebagai rencana jangka pendek,'' kata Darmin, seperti dilaporkan Averos Lubis dari GATRA.  


Menurutnya, penempatan dana repatriasi akan lebih menantang karena membutuhkan suatu tampungan. ''Dan penempatan itu diperkirakan tidak akan masuk ke dalam jangka panjang, pasti jangka pendek,'' ujarnya. Beda halnya dengan dana deklarasi yang masuk langsung ke kantong pemerintah via Direktorat Jenderal Pajak.  

 

Darmin Nasution(GATRA/Agriana Ali/re1)
Darmin Nasution(GATRA/Agriana Ali/re1)

Pemodal atau peserta repatriasi di tax amnesty, menurut Darmin, tidak melulu harus masuk ke dalam program instrumen sektor nonkeuangan dalam jangka panjang. Sebab ada pula kesempatan masuk ke instrumen sektor keuangan dalam jangka pendek.

 

Karena menurutnya, bisa jadi, pemodal melihat perputaran uangnya dulu. Baru setelah itu, mereka akan memutuskan untuk menempatkan modalnya di sektor nonkeuangan yang relatif lebih jangka panjang.  


Karena itu, Darmin mengisyaratkan bahwa pemerintah sedang mematangkan aturan manajer investasi swasta, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), reksadana penyertaan terbatas, dana investasi real estat (DIRE), dan opsi tradisional berupa saham dan obligasi. ''Ada banyak kemungkinannya,'' ucap Darmin. 


Selain itu, pemerintah dan BUMN juga sedang menyiapkan sejumlah instrumen kerja sama dalam kegiatan investasi. Misalnya KPPIP yang bisa menawarkan proyek infrastruktur dalam bentuk investasi sendiri, terdiri atas beberapa investor, dan kerja sama dengan pemerintah. Atau mungkin Pertamina akan menawarkan investasi kilang minyak. Atau bisa juga tawaran berusaha di kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata prioritas. 


*** 


Bagaimanapun harus juga diakui, bahwa keberhasilan ekonomi Indonesia tidak terletak di pundak Sri Mulyani seorang. Selain dirinya, tim ekonomi Indonesia juga diawaki oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perdagangan, Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 


Kebetulan, empat posisi tadi masuk dalam daftar perombakan kabinet dua pekan lalu. Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Perindustrian Saleh Husin dengan Airlangga Hartarto. Berikutnya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong digeser menjadi Kepala BKPM. Posisinya digantikan Enggartiasto Lukito. Sedangkan Bappenas, kini dikepalai oleh Bambang Brodjonegoro yang semula Menteri Keuangan. 


Beda halnya dengan Sri Mulyani, konfigurasi terbaru tim ekonomi ini mendapat tanggapan beragam. Ada yang positif, dan ada pula yang negatif.  


Airlangga Hartarto misalnya. Anak Menteri Perindustrian di era Orde Baru ini diharapkan bisa menggenjot roda perindustrian seperti di masa ayahnya. ''Di era Hartarto [ayah Airlangga], industri bisa tumbuh dua digit,'' kata Faisal Basri.  


Ia berharap, Airlangga yang pernah berada di komisi perindustrian DPR bisa mengubah pola industri dalam negeri menjadi berorientasi produk unggulan. ''Kita mungkin tidak bisa memproduksi iPhone, tapi setidaknya kita bisa memasok dua-tiga bagian dalam iPhone yang dipakai di seluruh dunia,'' ucapnya mencontohkan.

 

Pola itu, menurut Faisal, sudah berlaku di industri komponen otomotif Indonesia. ''Kalau tidak salah, kita sudah mengekspor kira-kira enam komponen [otomotif],'' sambungnya. 


Harapan positif juga disematkan pada sosok Thomas Lembong, yang baru ditempatkan sebagai pemimpin BKPM. ''Kapasitas dia memang cocok untuk mencari investor,'' kata Satrio Utomo. Ia merujuk pada rekam jejak mantan Menteri Perdagangan itu di berbagai perusahaan investasi dan perbankan internasional. 


Namun di luar itu, Satrio agak pesimistis terhadap penempatan Enggartiasto Lukito di posisi lama Thomas Lembong. ''Dia [Enggartiasto] kurang pas, karena lama di dunia pengembang perumahan,'' kata Satrio.

 

Untuk menjadi Menteri Perdagangan, menurut Satrio, diperlukan sosok yang menguasai seluk-beluk pasar. Mulai dari yang tradisional, sampai yang online. Kemampuan itu, sepertinya belum pernah dilihat Satrio dalam diri Enggartiasto. 


Cavin R. Manuputty, Andi Anggana, Bernadetta Febriana, dan Fahmy Fotaleno 

LAPORAN UTAMA Majalah GATRA, No 40 Tahun XXII, Beredar 4 Agustus 2016

Dapatkan di toko buku terdekat, lewat GATRA KIOSK atau Toko Buku digital lain.  

Dani Hamdani
06-08-2016 11:16