Main Menu

Imam Masjid se-Indonesia: Ahok Tuding Ulama Lakukan Pembodohan

Asrori S Karni
07-10-2016 18:13

Ilustrasi (AFP/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) seluruh Indonesia,  Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro, MA al-Chafidh, merilis sejumlah pernyataan sebagai penilaian atas sambutan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu, yang menyinggung Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51.

 

“Ungkapan Gubernur DKI Jaya tersebut jelas nyata, merendahkan kitab suci Al Qur'an karena menganggap surat Al Ma'idah ayat 51 adalah kebohongan,” kata Ahmad Zahro dalam pernyataan tertulis yang diterima GATRA. 


“Gubernur DKI Jaya menganggap, bahwa para ulama yang memahami surat al Ma'idah ayat 51 sebagai larangan memilih pemimpin non-muslim adalah pembodohan,” tulis butir kedua.


Beberapa waktu lalu, Bahtsul Masail NU Kota Surabaya menghasilkan simpulan bahwa memilih pemimpin, termasuk kepala daerah non-muslim, adalah haram. Muktamar NU di Lirboyo, Kediri, tahun 1999, menyimpulkan putusan yang sama. Dengan catatan, bila keadaan darurat, tak ada calon pemimpin muslim, maka boleh.



Forum Ijtima Ulama di Padang, tahun 2009, yang berisi utusan berbagai ormas Islam, termasuk NU dan Muhammadiyah, utusan sejumlah pesantren, perwakilan berbagai perguruan tinggi Islam, dan delegasi komisi fatwa se-Indonesia, juga berkesimpulan yang mirip, namun dengan redaksi yang lebih halus.


Ucapan Ahok, “dibohingi pake Al-Maidah 51” dinilai menuding “pemakai” ayat tersebut melakukan pembohongan. Padahal "memakai" ayat tersebut dan berujung pada simpulan bahwa pemimpin non-muslim itu haram, adalah bagian proses ilmiah untuk pengambilan simpulan hukum (istinbath) dari teks kitab suci.

Menurut Ahmad Zahro, ayat yang semakna dengan al-Ma'idah 51 ini ada 21 ayat. Seperti Ali 'Imraan 28, an Nisaa' 144, al Ma'idah 57, al Mujadalah 14-15, dan-lain-lain, yang semuanya bermakna mencela, mengancam, melarang dan mengharamkan umat Islam memilih pemimpin non-muslim.


“Apakah semuanya juga kebohongan dan pembodohan?,” tanya Ahmad Zahro. “Pernyataan Gubernur DKI Jaya tersebut jelas bernuansa SARA dan tergolong penistaan terhadap agama Islam,” Zahro melanjutkan.


“Demi ketenteraman umat Islam, demi kerukunan antar umat beragama, dan demi tetap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, IPIM mengharap dengan hormat lagi sangat, agar kepolisian negara RI bertindak cepat sesuai undang-undang yang berlaku, agar tidak terjadi hal-hal yang amat tidak kita inginkan,” demikian butir terakhir pernyataan IPIM.


Editor: ASK

Asrori S Karni
07-10-2016 18:13