Main Menu

Hendardi: Status Tersangka Ahok Preseden Buruk bagi Kebebasan Beragama

Andhika Dinata
17-11-2016 11:12

Ketua Setara Institute Hendardi (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Banyak yang memujikan langkah Kepolisian Republik Indonesia menetapkan Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Namunn tidak sedikit pula pihak yang mengkritisi, seperti Ketua Setara Institute Hendardi. Menurutnyai penetapan status tersangka kepada Ahok selaku calon gubernur pada Pilkada 2017 mendatang menjadi preseden buruk bagi kemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

 

Hendardi berpendapat proses penegakan hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok tidak sepenuhnya dijalankan dengan mematuhi prinsip due process of law.

 

Memang dalam sangkaannya berdasarkan hasil penyelidikan Polri dan laporan pelapor, Gubernur petahana itu dianggap melabrak Pasal 156a KUHP jo Pasal 28 (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE). Namun sangkaan tersebut terjadi di tengah kontestasi Pilkada politik yang panas dan gampang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

 

“Di tengah kontestasi politik Pilkada DKI, Basuki terjebak pada praktik politisasi identitas yang didesain oleh kelompok-kelompok tertentu,” ujar Hendardi dalam keterangan tertulisnya kepada GATRA News.

 

Namun, ia menuturkan keputusan polri dalam proses penyelidikan maupun penyidikannya merupakan produk hukum yang harus dihormati semua pihak. Terlebih lagi proses gelar perkara dilakukan secara terbuka dan akuntabel dan dihadiri oleh lembaga pengawas internal dan eksternal.

 

Dengan hasil tersebut, Hendardi berpandangan bahwa Polri telah menunjukkan independensinya untuk bebas dari tekanan dan intervensi manapun. Termasuk menepis tudingan bahwa Presiden Joko Widodo akan campur tangan dalam kasus hukum Ahok.

 

“Putusan Polri juga menunjukkan bahwa Jokowi, yang selama ini dituduh melindungi Ahok dan mengintervensi Polri, sama sekali tidak terbukti”, katanya.

 

Ia menambahkan dengan putusan tersebut akan meredam eskalasi politik DKI yang makin memanas serta meminimalisir potensi kerusuhan atau konflik politik berikutnya.

 

“Karena secara paralel, putusan ini akan mencegah hadirnya kekuatan-kekuatan lain, dengan agenda berbeda dari kelompok ulama, yang memanfaatkan kemarahan publik atas atas Ahok”, ungkapnya.

 

Oleh karenanya Ketua Setara Institute itu menghimbau agar segala bentuk kemarahan yang diluapkan pada aksi anarkis bisa dihentikan.

 

“Dengan putusan tersebut diharapkan demonstrasi anarkis yang rentan mengundang keterlibatan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bisa dihentikan”. Namun di sisi lain, ia berpandangan Ahok tetap tidak kehilangan hak politiknya untuk mengikuti kontestasi Pilkada hingga selesai.

 

Hal tersebut dikarenakan status tersangka yang diembannya tidak menutup haknya sebagai warga dengan status hukum praduga tak bersalah (presumption of innocence). “Sebagai calon gubernur, Ahok tetap dapat mengikuti kontestasi Pilkada hingga proses hukum selesai," tandasnya.


Reporter : Andhika Dinata
Editor: Dani Hamdani 

 

Andhika Dinata
17-11-2016 11:12