Main Menu

Pakar Hukum : Polri Tak Perlu Ragu Tahan Ahok

Andhika Dinata
20-11-2016 08:17

Dr Suparji Achmad dari Universitas Al Azhar, Jakarta (Dok SA-institute)

Jakarta, GATRAnews - Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polemik gubernur Jakarta yang sedang cuti, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tak juga berhenti. Kini bergulir desakan agar calon gubernur Jakarta nomor urut 2 itu ditahan. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) bahkan berencana menggelar demo besar besaran pada 2 Desember mendatang. 

 

Menurut pakar hukum pidana Universitas Al Azhar, Dr. Suparji Achmad, sebenarnya tidak ada alasan hukum yang kuat bagi kepolisian untuk menunda penahanan terhadap Ahok. Karena, ujarnya pada diskusi bertajuk “Pasca Ahok Tersangka: Apa Kata Mereka ?”, yang digelar di Warung Daun Cikini, Jumat siang (18/11), polisi telah merumuskan simpulan pidana atas kasus Ahok dalam gelar perkara yang dilakukan secara terbuka terbatas di hadapan pengawas internal dan eksternal polri itu.

 

“Perbedaan pandangan seharusnya sudah selesai di tingkat penyidik maupun para ahli pada gelar perkara tersebut,” ujarnya. Supardi mengkritisi kenapa kepolisian ragu dalam mengambil sikap, bila hal tersebut didasarkan bahwa ada penyelidik yang memilih dissenting opinion atau pakar yang memberikan argumen terbalik. 

 

Argumen terbalik, menurutnya, tidak serta merta menggugurkan kesimpulan yang telah diambil. “Tidak benar kalau ini (kesimpulan) dikatakan tidak mutlak, karena polisi sudah mengambil kesimpulan bahwa ini ada unsur pidana”, katanya.

 

Supardji kemudian memberikan perbandingan kepada kasus aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dicokok aparat kepolisian dalam Aksi Bela Islam 4 November 2016, dimana beberapa orang mahasiswa ditahan karena disangka melakukan provokasi dengan mengunggah video kasus Ahok tersebut. “Kenapa mahasiswa HMI yang mengunggah video itu langsung ditahan, sementara ini tidak?” ungkapnya lagi.

 

Meski demikian pakar hukum itu menerangkan semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan dengan tetap mengawal dan memberikan catatan atas kasus tersebut.

 

“Setelah berkas ini dilimpahkan ke kejaksaan, yang perlu kita waspadai yaitu adanya SP3 dari penyidikan (kasus) tersebut, kita harus mengawalnya secara bersama”.

 

Begitupun nantinya dengan pemberian hukuman yang semestinya sesuai dengan pasal yang disangkakan. “Kalau berkasnya P-21 dan diproses seharusnya tuntutannya harus maksimal dan sesuai dengan pasal 156 a yang disangkakan itu,” pungkasnya.


Reporter : Andhika Dinata

Editor: Dani Hamdani 

 

 

Andhika Dinata
20-11-2016 08:17