Main Menu

GNPF MUI Ancam Tempuh Langkah Politik Jika Ahok Tak Ditahan

Iwan Sutiawan
26-11-2016 08:31

Jakarta, GATRAnews - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) mengancam akan melakukan langkah hukum dan politik jika penegak hukum tidak melakukan penahanan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setelah penyidikannya dinyatakan lengkap (P21).



"Jika tidak ditahan kami akan melakukan langkah-langkah konstituonal, baik secara hukum maupun politik dengan mendatangi DPR maupun instansi lainnya agar Ahok ini harus ditahan," tandas Muhammad Rizieq Syihab, Ketua Pembina GNPF MUI di Jakarta, Jumat (25/11).

Pria yang akrab disapa Habib Rizieq ini menegaskan, pihaknya mendesak penegak hukum segera melakukan penahanan karena kasus penodaan atau penistaan agama tersangka Ahok merupakan kasus luar biasa.

"Kenapa luar biasa? Satu, karena dilakukan pejabat publik. Yang kedua, karena sudah berdampak luas, yang ketiga, karena sudah menyebabkan kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional," ujarnya.

Keempat, lanjut Habib Rizieq, sudah menimbulkan korban. "Korbannya mana? Di mana-mana secara masif terjadi demo, terjadi aksi, terjadi benturan antara masyarakat dengan aparat keamanan," katanya.

Bentrokan itu menyebabkan sejumlah pendemo dan aparat terluka bahkan ada yang meninggal dunia. Ditambah lagi ini berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Oleh karena itu supaya kita menyelesaikan sampai di sini polemik ini, segera tahan dan sidangkan.
Tuntutan kami tetap harus ditahan. Jadi kami dari awal, kami melaporkan pada tanggal 6 Oktober ke Mabes Polri, bahwa ini harus ditahan," tandasnya.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka hari Rabu kemarin (16/11). Penyidik langsung mencegah Ahok pergi keluar negeri demi kepentingan penyidikan.

Penyidik menyangka Ahok melanggar Pasal 156 a KUHAP juncto pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.


Reporter: Iwan Sutiawa

Iwan Sutiawan
26-11-2016 08:31