Main Menu

Ahok Disidang Selasa Depan, Ini Anggota Majelis Hakimnya

Andhika Dinata
05-12-2016 21:45

Basuki Tjahaja Purnama (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Sidang perdana kasus hukum Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan digelar pada Selasa mendatang (13/12). Dalam dakwaannya, Ahok dijerat dengan pasal 156 dan pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama.

 

Dalam surat yang diteken Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, H. Dwiarso Budiarso Santiarto, SH, M.Hum, pada 1 Desember 2016 tercatat lima (5) hakim yang akan menangani dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Bupati Belitung Timur itu.

 

Lima hakim yang akan menangani perkara Ahok, yakni: Dwiarso Budiarso Santiarto selaku Hakim Ketua, selanjutnya Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph V. Rahantokman, dan I Wayan Wirjana (masing-masing sebagai Hakim Anggota). Penetapan majelis hakim tersebut berdasarkan pada pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

Saksi pelapor kasus hukum Ahok, Habib Novel Bamukmin, yang juga menjabat sebagai Tim Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) membenarkan pihaknya telah menerima informasi terkait pembentukan tim majelis hakim oleh Ketua PN Jakarta Utara.

 

Novel membenarkan lima hakim tersebut yang akan menangani perkara dugaan penistaan agama oleh Ahok. “Iye bener”, ungkap Novel singkat ketika dikonfirmasi GATRA News.

 

 

Proses sidang direncanakan akan digelar pada 13 Desember mendatang mulai pukul 09.00 WIB di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Proses sidang perdana nanti dilakukan di ruangan Kosoemah Atmadja, PN Jakarta Utara.

 

Sebelumnya dalam pelaporan oleh pihak pelapor, Ahok dikenakan pasal beruntun yakni Pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama, serta pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Dalam hal tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kejaksaan Agung Noor Rachmad menerangkan bahwa fakta-fakta hukum yang diungkap oleh penyidik kepolisian dalam kasus hukum Gubernur petahana itu sebagaimana yang diungkap dalam pelimpahan berkas tahap I dan II cukup terwakili dengan pasal 156 dan 156 a KUHP tanpa harus disertai dengan jerat UU ITE.

 

“Jaksa sudah meyakini bahwa pasal itu sudah meng-cover semua yang ada dalam berita acara perkara,” ungkapnya. Tak hanya itu pengadilan Jakarta Utara telah menetapkan susunan majelis hakim yang akan mengadili sidang hukum kasus Ahok lewat Surat Penetapan dengan nomor perkara 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.


Reporter : Andhika Dinata

Editor: Dani Hamdani

Andhika Dinata
05-12-2016 21:45