Main Menu

Tim Kuasa Hukum Ahok Cecar Ma'ruf Amin soal Kedekatan dengan SBY

Iwan Sutiawan
31-01-2017 19:19

Jakarta, GATRAnews - Tim kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencecar Ma'ruf Amin dengan berbagai pertanyaan seputar kedekatan dirinya dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi fakta kasus penodaan agama yang membelit Ahok.


Humphrey Djemat, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (31/1), awalnya menanyakan soal kedatangan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Silvyana Murni (AHY-Silvy) ke PBNU.

Ma'ruf yang juga menjadi petinggi di PBNU, membenarkan bahwa paslon nomor urut 1 pernah ke PBNU. "Saya kira [datang] sebelum [pidato Ahok di] Pulau Seribu, dan datang ke PBNU dan bukan saya yang menerima," katanya.


Paslon AHY-Silvy menurut Ma'ruf, diterima oleh Ketua Umum PBNU, Said Agil Siradj di ruangannya lantai 3. Sedangkan Ma'ruf mengaku berada di lantai 4. "Saya diminta mampir, saya mampir untuk silaturahim," ujarnya.


Ma'ruf mengaku tidak memberikan pernyataan mendukung paslon nomor urut 1 dan tetap pada pendiriannya saat salah satu kuasa hukum terdakwa Ahok menanyakan soal berita tentang dukungan Ma'ruf kepada AHY-Silvy.

"Paslon nomor urut satu adalah paslon yang terbaik dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dari NU, ada beritanya," kata salah satu kuasa hukum Ahok membacakan salah satu pemberitaan media.

Atas hal di atas, Ma'ruf mengatakan, sebagai lembaga, NU tidak mungkin mendukung salah satu calon. Warga NU akan memilih calon yang paling banyak samanya dengan warga NU.

 

"Mudah-mudahan calon nomor satu termasuk yang banyak samanya. Ucapan itu di kalangan NU sebagai untuk menggembirakan tamu, bukan untuk mendukung. Jadi kalau ada tamu kita berilah sesuatu yang menggembirakan saja, bukan dukungan, enggak ada," ujar Ma'ruf.


Ma'ruf mengaku tidak memberikan pernyataan yang sama kepada pasangan nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Setelah itu Ma'ruf mengaku tidak mau lagi bertemu calon manapun.


"Tidak, dan sejak peristiwa Kepulauan Seribu, saya tidak mau bertemu calon manapun, nanti dihubung-hubungkan. "[Bertemu palson nomor 3] sama sekali tidak, tidak ada, itu pun [AHY-Silvy sebelum peristiwa Pulau Seribu dan yang terima ketum PBNU," katanya.

Tim kuasa hukum mempersoalkan apakah AHY-Silvy ke PBNU itu sebelum Ahok sampaikan pidato di Kepulauan Seribu atau pada hari Jumat (7/10). Ma'ruf mengaku lupa soal tanggal setelah menyebut sebelum pidato Ahok.

"Salah, salah. Sebelum keluar keputusan pendapat keagamaan. Saya ralat, tanggal itu lupa. Ketika yang terima, saya dilantai 4, kemudian diminta untuk ketemu. Saya ketemu, difoto, udah selesai. Ya tanggal 7, saya lupa tanggal. Jadi enggak ada hubungannya," katanya.

 

Dari Dukung Fauzi Bowo Hingga Jabatan Watimpres

 

Dari penerimaan paslon nomor urut 1, tim kuasa hukum beranjak ke jabatan Ma'ruf pada tahun 2012, yakni sebagai ketua MUI dan koordinator harian. "Saudara buat statement politik untuk dukung paslon gubernur Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, hadapi Jokowi-Ahok, itu ada di berita, benar buat statement itu?" kata salah satu kuasa hukum Ahok.

Ma'ruf mengaku lupa sehingga kuasa hukum Ahok mengingatkan, "Fauzi Bowo dari Demokrat, Ketum SBY," katanya, dijawab Ma'ruf, "Kalaupun saya mendukung karena dia NU, bukan karena dia Demokrat," katanya.

Tim kuasa hukum Ahok kemudian menanyakan soal kedatangan Sekjen Majelis Dzjikir Nurussalam SBY, HM Utun Tarunadjaja, Gubernur DKI Jakarta tandingan dari FPI, Fahrurozi; dan dari Forum Umat Islam ke MUI tanggal (11/1), saat MUI sedang membahas sikap keagamaan atas pidato Ahok di Kepulauan Seribu.

"Mereka rombongan silaturahim ke MUI yang ingin menyampaikan pendapatnya, bukan rapat, tidak ikut rapat. Jadi mereka tidak ikut rapat sama sekali. Jadi pada hari itu ada rombongan yang ingin silaturahim ke MUI. Jadi enggak ada hubungannya sama rapat," tandas Ma'ruf.

Setelah rapat memutuskan sikap keagamaan tentang pernyataan Ahok, Ma'ruf menemui mereka. Mereka menyampaikan agar Ahok dijatuhi hukuman berat. "Semua yang datang ke MUI, semua nuntut seperti itu, semua rombongan yang datang, semua menuntut, termasuk yang tadi disebutkan. Jadi semuanya tuntutannya seperti itu," katanya.

Selain itu, tim kuasa hukum terdakwa Ahok juga menanyakan apakah Ma'ruf pernah menjadi Watimpres. "Di sini banyak sekali pekerjaan, butir 1 sampai 12, apakah semuanya masih aktif? [Tahun] 2007-2014 Watimpres?" kata kuasa hukum disambut Ma'ruf, "Ya [Watimpres era SBY]."


Reporter: Iwan Sutiawan

Editor: Dani Hamdani 

Iwan Sutiawan
31-01-2017 19:19