Main Menu

Dua Kemungkinan Lawyer Ahok Tahu Percakapan SBY dan Ketua MUI

Wem Fernandez
02-02-2017 14:02

Jakarta, GATRAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fahri Hamzah turut buka suara terkait pengakuan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengetahui ikhwal pembicaraan Ketua MUI, Ma'ruf Amin dengan Presiden RI Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 
Pembicaraan itu menyangkut permintaan SBY agar Ketua MUI, segera mengeluarkan fatwa atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Bagi Fahri, Jika pembicaraan itu bisa diketahui melalui proses penyadapan, maka ada dua kemungkinan yang bisa ditarik.
 
Pertama, kuasa hukum Ahok menggunakan perusahaan pembeli alat sadap. "Apa yang dilakukan Ahok dan lawyer mengindikasikan ada jual beli percakapan rahasia dari pejabat negara. Kalau Pak Jokowi mau lanjutkan saja PP Penyadapan dan bikin Perppu, karena ini darurat," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/2).
 
Hal kedua adalah percakapan itu diperoleh melalui institusi atau lembaga resmi negara, baik itu kepolisian atau Badan Intelijen Negara (BIN). Bagi Fahri, jika lembaga resmi digunakan maka tergolong pelanggaran HAM yang berat.
 
Hasil penyadapan yang dilakukan oleh lembaga resmi pada dasarnya hanya boleh diketahui oleh kepala negara. Namun, hasilnya itu tidak boleh diketahui oleh objek yang disadap.
 
"Dalam UU Intelijen hanya Presiden yang boleh menjadi pendengar hasil intelijen. Dalam UU Intelijen bukti intelijen tidak boleh dijadikan bukti hukum. Apa yang didengar Presiden tidak boleh masuk ke persidangan, karena itu intelijen harus hati-hati termasuk jual beli data," tegas Fahri.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
02-02-2017 14:02