Main Menu

PDIP Desak KPU dan Bawaslu Tegas Terhadap Pelanggaran Pilkada DKI

Abdul Rozak
16-02-2017 13:45

Jakarta, GATRAnews - PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim menemukan banyak pelanggaran di Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebagian besar pelanggaran yang masuk ke PDIP terkait warga yang tidak boleh mencoblos oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di basis pendukung Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat.


"Pemilih tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki e-KTP dan menunjukkan KK kepada KPPS namun tidak diperbolehkan mencoblos," kata Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDIP Trimedya Panjaitan dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/2).

Banyak pemilih yang membawa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan menunjukan kartu keluarga (KK), tetapi tidak boleh mencoblos oleh petugas KPPS. Tak hanya itu, banyak TPS kehabisan surat suara padahal jumlah pemilih belum menggunakan hak pilihnya.

Ketua DPC PDIP Jakarta Pusat Pandapotan Sinaga dan adiknya Marudut Sinaga dikeroyok oleh tim sukses dan pendukung pasangan calon tertentu. Korban mendapat perawatan intensif di RS Cikini dan kasus ini sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya.

"Di wilayah Jakarta Pusat, ditemukan pengusiran kepada saksi Basuki-Djarot yang dilakukan ormas pendukung pasangan calon," sambung anggota Komisi III DPR RI tersebut.

PDIP mendesak KPU dan Bawaslu DKI Jakarta atas temuan-temuan pelanggaran tersebut. Terutama terkait hilangnya hak warga DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Kami mendesak KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas atas temuan pelanggaran hilangnya hak warga negara dalam Pilkada DKI Jakarta," pungkasnya.


Reporter: Abdul Rozak
Editor: Arief Prasetyo

Abdul Rozak
16-02-2017 13:45