Main Menu

Peneliti UGM: Bangsa Indonesia Harus Lawan Ultimatum Freeport

Averos Lubis
22-02-2017 23:12

Jakarta,GATRAnews - Ultimatum Freeport minta penyelesaian 120 hari atau memperkarakan pemerintah Indonesia ke Arbitrase Internasional dinilai Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Fahmy Radhi, sudah berlebihan. "Bangsa Indonesia harus melawan," tuturnya, Rabu (22/2).

 

Fahmy menambahkan tidak tanggung-tanggung PT Freeport Indonesia (PT FI) mendatangkan Chief Executive Officer Freeport McMoRan Richard C Adkerson ke Jakarta hanya untuk menebar acaman abritase internasional itu.


Sebelumnya, untuk menentang UU 4/2009 yang melarang ekspor konsentrat tanpa diproses dan dimurnikandi smelter dalam negeri, Freeport juga mengancam Pemerintah. Ancaman itu meliputi: menghentikan produksi, merumahkan karyawan Freeport, memperkarakan pemerintah Indonesia ke Arbitase Internasional. “Persis seperti yang dilontarkan oleh Richard C Adkerson,” ujarnya.


Alhasil, Pemerintahan SBY kala itu, lanjutnya, mengabulkan tuntutan PT FI untuk tetap mengizinkan ekspor konsentrat, meskipun PT FI tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin ekspor.


Bahkan, menurutnya, Menteri Energi Sudirman Said, Menteri ESDM jilid satu Pemerintahan Joko Widodo, tetap saja mengizinkan PT FI mengekspor konsetrat. Dia menjelaskan ijin ekspor itu dikeluarkan pada setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi atas kemajuan pembangunan smelter.

 

Pada saat Acandra Tahar menjadi Menteri ESDM jilid dua selama 20 hari, salah satu keputusan penting yang diputuskan adalah mengizinkan PT FI mengekspor konsentrat.


Sementara itu, pada era Menteri ESDM, Ignasius Jonan dengan tegas melarang ekspor konsentrat tanpa diolah dan dimurnikan di Smelter dalam negeri. Menurutnya pemerintah sesungguhnya memberikan opsi jalan tengah untuk tetap mengijinkan ekspor konsentrat, tanpa melabrak peraturan perundangan berlaku berlaku. Opsi itu diberikan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Minerba.


PP Minerba itu mewajibkan perusahaan pemegang KK untuk mengolah dan memurnikan konsentrat di Smelter dalam negeri, kecuali bersedia mengubah status kontrak dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).


Fahmy mengatakan awalnya Freeport menyetujui status IUPK, namun Freeport menolak persyaratan IUPK terkait divestasi 51% secara bertahap dalam 10 tahun dan sistim fiskal prevailing (besaran pajak yang berubah seiring dengan perubahan peraturan pajak di Indonesia).

 

”Freeport ngotot untuk tetap menggunakan sistim fiskal naildown (besaran pajak tetap), seperti yang diterapkan oleh Freeport sebelumnya dengan status KK,” ujarnya.


Menurutnya pemberian izin ekspor konsentrat tanpa menyetujui persyaratan divestasi dan sistem fiskal, termasuk pelanggaran terhadap PP Minerba 1/2017. Maka dia melanjutkan jika  Freeport kembali menggunakan status KK, pemberian izin ekspor, yang tidak diolah dan dimurnikan di smelter dalam negeri juga termasuk pelanggaran UU Minerba 4/2009.


Adapun selama  pelarangan ekspor konsentrat berdasarkan perturan perundangan berlaku, menurutnya,  tidak ada alasan bagi pemerintah untuk gentar menghadapi ancaman Freeport. Bahkan ancaman Freeport itu belum tentu benar-benar dilaksanakan. “Freeport akan menghitung cost and benefit dalam menerapkan ancamannya,” Fahmy menjelaskan.


Reporter : Averos Lubis
Editor: Dani Hamdani 

Averos Lubis
22-02-2017 23:12