Main Menu

Demokrat dan Golkar ''Kawal'' Pembahasan Anggaran e-KTP

Iwan Sutiawan
09-03-2017 13:07

Jakarta, GATRAnews - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, setelah disepakati anggaran proyek e-KTP sekitar Rp 5,9 trilyun, pembahasan anggarannya di DPR akan dikawal Fraksi Demokrat dan Partai Golkar. "Dengan kompensasi Andi Narogong akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri," kata Irene Putrie, Jaksa Penuntut Umum KPK, dalam surat dakwaan untuk Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/3).

Untuk merealisasikan fee tersebut, pengusaha Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin tentang rencana penggunaan anggaran e-KTP sekitar Rp 5,9 trilyun setelah dipotong pajak 11,5% akan digunakan yakni 51% atau Rp 2.662.000.000 (Rp 2,6 trilyun) untuk belanja modal.

Sedangkan sisanya sebesar Rp 2.558.000.000.000 atau 49% (Rp 2,5 trilyun) akan dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak, yakni:

1. Sejumlah pejabat Kemendagri termasuk terdakwa Irman dan Sugiharto sebesar 7% atau Rp 365.400.000.0000 (Rp 365,4 milyar).

2. Anggota Komisi II DPR sebesar 5% atau Rp 261.000.000.000 (Rp 261 milyar).

3. Setya Novanto dan Andi Narogong sebesar 11% atau Rp 574.200.000.000 (Rp 547,2 milyar).

4. Anas Ubaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebesar 11% atau Rp 574.200.000.000 (Rp 574,2 milyar).

5. Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15% atau Rp 783 milyar.

"Selain pembagian di atas, disepakati pula sebaiknya pelaksana atau rekanan proyeknya adalah BUMN agar mudah diatur," kata Irene.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
09-03-2017 13:07