Main Menu

Parpol Pendukung Angket KPK ''Gali Kuburnya Sendiri''

Iwan Sutiawan
03-05-2017 00:31

Sebastian Salang, direktur Formappi (dok. Gatra/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, Partai Politik yang fraksinya mendukung hak angket untuk memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membocorkan rekaman dan BAP Miryam S Haryani, sedang "menggali lubang untuk kuburnya sendiri", karena rakyat tidak akan memilih calon dari parpol pendukung angket pada pemilu 2019.

"Kalau dari sisi [pemilu 2019, partai pendukung angket] itu memang saya mengistilahkan partai-partai ini sedang menggali kuburannya sendiri," kata Sebastian, dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TV One, dengan tajuk "KPK Dibidik", di Jakarta, Selasa malam (2/5).

Sebastian menilai demikian karena hak angket yang disetujui DPR terhadap KPK untuk memaksa KPK membocorkan bukti penyidikan terkait megakorupsi e-KTP tersebut hanya mainan dan tidak jelas tujuannya.

"Saya dengar penjelasan anggota DPR yang pro-angket ini, saya tidak temukan benang merah, apa tujan yang sebenarnya. Karena itu kesimpulan saya memang angket ini lebih pada langkah politik untuk tujuan posisi tawar DPR, atau angket ini bukan ditujukan yang ingin mereka capai, angket ini hanya untuk meramaikan saja," tandasnya.

Selain tidak melihat substansi soal alasan hak angket, Sebastian juga menilai ada beberapa keanehan, pertama; sesuai sejarah angket DPR, ini angket pertama yang dilakukan terhadap lembaga penegak hukum yang bisa menjadi presiden terhadap lembaga penegak hukum lainnya selain KPK.

"Kalau dibiarkan ini akan jadi preseden. Kalau ini dibiarkan sebentar lagi polisi diangket, MA diangket. Jadi ketika anggota DPR disebut dalam kasus korupsi, kemudian DPR gunakan angketnya, negara kita mau menjadi apa?" ujarnya.

Harusnya DPR mempunyai tujuan dalam mengajukan angket, yakni paling tidak harus mencantumkan beberapa alasan substansial, di antaranya sangat penting sekali dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Kalau kita lihat ini hanya berkaitan dengan hajat hidup beberapa anggota DPR saja. Ini menurut saya bentuk degradasi dari hak angket dan yang dirugikan DPR secara keselurhan," ujarnya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
03-05-2017 00:31