Main Menu

Din Syamsuddin:Derajat ketegangan konflik Barat - Islam Tidak Kalah Dengan Perang Dingin

Umaya Khusniah
26-10-2017 21:52

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) berjabat tangan dengan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) seusai menyampaikan keterangan kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta. (Antara/Puspa Perwitasari/AK9)

Presiden Joko Widodo mengangkat Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA atau akrab disapa Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban. Meski sudah lama berkecimpung di masalah dialog antar agama dan peradaban, tak serta merta membuat mantan ketua umum PP Muhmmadiyah 2005 - 2015  langsung menerima amanat ini.

Melalui sambungan telepon kepada Umaya Khusniah dari GATRA, Din Syamsuddin menceritakan kronologi pengangkatannya serta harapannya ke depan Rabu (25/10) lalu. 

 

Bagaimana kronologinya sampai Anda dipilih menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban?

Sebenarnya keinginan pemerintah sudah lama untuk mengangkat Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban. Memang sejak awal tahun ini saya diminta oleh Presiden lewat Menko Maritim pada awal Januari tahun ini dan Menteri Sekretaris Kabinet pada bulan puasa kemarin. Nah, sikap dasar saya pada hal strategis itu tidak menolak ataupun juga tidak mengajukan diri.

 

Saya justru memberikan kesediaan tentatif. Maksudnya jika ada orang lain yang lebih baik silakan dipilih. Tidak harus saya. Kalaupun tidak diberi (posisi itu) juga tidak apa-apa. Dan sesungguhnya, saya tidak memerlukan posisi formal kenegaraan karena saya memang sudah sangat intensif berjuang di dalam masalah ini. Tapi seandainya ditunjuk itu juga baik-baik saja.

 

Setelah bertemu Presiden Jokowi, beliau sangat mengharapkan saya bersedia untuk membantu pemerintah. Saya terima dengan Bismillah sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara. 

 

Selama ini bagaimana peran pemerintah untuk masalah antar agama dan peradaban?

Sesungguhnya pemerintah lewat Kementrian Luar Negeri sudah aktif terlibat bahkan memprakarsai dialog-dialog antar agama. Baik untuk tingkat regional Asia Pasifik maupun untuk tingkat dunia salah satunya lewat ASEM (Asean Europe Meeting). Ini merupakan acara tahunan dan sekarang sudah memasuki tahun ke sepuluh. 

 

Di samping itu, pemerintah juga lewat Kementerian Luar Negeri aktif dan intensif mengadakan dialog antar agama yang bersifat bilateral. Antara Indonesia dan negara Eropa khususnya. Kebetulan saya sering dikirim untuk dialog-dialog tersebut. 

 

 

Bagaimana intensitas Anda dalam masalah antar agama dan peradaban selama ini di tingkat Internasional?

Saya sendiri selama 15 tahun terakhir sudah aktif dalam dialog antar agama baik tingkat Asia atau dunia. Dan sejak 2005, saya mengemban amanat sebagai Presiden Asian Conference of Religion for Peace (ACRP) yang berkedudukan di Tokyo. Organisasi ini menghimpun tokoh-tokoh dari berbagai agama di 22 negara Asia. 

 

Selain itu juga, hampir 10 tahun saya juga diangkat sebagai co-presiden dari World Conference of Religion for Peace (WCRP) yang berpusat di New York. Selain itu, saya sering terlibat atau jadi pembicara di berbagai forum antar agama dan peradapan. 

 

Saya memang pernah mendorong agar pemerintah lebih terlibat lagi di dunia international untuk dialog antar agama, dialog antar peradaban maupun yang sekarang jadi agenda global yakni pelaksanaan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Kebetulan saya jadi anggota leadership council dari UN Sustainable Development Solution Network (UN SDSN) di bawah naungan Sekjen PBB. Maksud saya agar kegiatan-kegiatan ini juga melibatkan masyarakat madani, juga ikut diperankan oleh pemerintah secara resmi.

 

Bagaimana kondisi hubungan antar agama dan peradaban di dunia dewasa ini?

Ada urgensi untuk dialog antar agama dan peradaban memang harus diarusutamakan dewasa ini. Ini karena dunia tengah menghadapi kerusakan akumulatif, ketidaktertiban dan ketidakpastian. Itu terejawantahkam dalam bentuk ketegangan, konflik dan perang bersenjata. Kemudian juga dunia pasca perang dingin, menampilkan semacam bipolarisasi baru. Barat pada satu sisi dan dunia Islam pada sisi yang lain. 

 

Derajat ketegangan konflik ini tidak kalah dengan perang dingin karena melibatkan banyak umat manusia. Persamaan kedua, masalah ini juga bersifat ideologi. Inilah yang tampak pada aksi-aksi kekerasan dan terorisme. 

 

Self claimed Islamic terrorism (terorisme yang diakui secara sepihak) oleh kelompok Islam. Kemudian direaksi dengan perang melawan terorisme oleh George W. Bush dulu yang dipahami sebagai perang terhadap Islam. Maka aksi balasan dalam bentuk terorisme itu masih berlanjut. Apa lagi di barat sedang berkembang islamophobia. Aksi reaksi ini tidak akan selesai

 

Padahal pada sisi lain, dunia Juga menghadapi ‘ketegangan' dengan munculnya China. Kebangkitan Asia Timur yang ditandai dengan the raise of China. Hal ini membawa dampak sistemik terhadap perubahan geopolitik dan ekonomi dunia. Semua ini membawa dunia berada dalam ketidakpastian atau gangguan besar. 

 

Lantas apa yang harus dilakukan?

Oleh karena itu agenda dialog dan kerjasama antar agama dan peradapan mutlak perlu. Indonesia sebagai negara besar dan mayoritas penduduk Islam dan memiliki corak "Islam jalan tengah" diharapkan oleh dunia. Oleh karena itu keterlibatan Indonesia untuk kegiatan ini penting bagi dunia. Dan bagi kita, ini amanat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia dan menjaga perdamaian dunia.

 

Baik masyarakat madani maupun pemerintah harus kerja sama. sebagai contoh, Muhammadiyah dan NU, sudah lama sekali memprakarsai hal itu. Saya juga lewat Muhammadiyah dan The Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) sudah enam kali per Dua tahun mengadakan world peace forum yang menghadirkan tokoh dunia yang tidak hanya menghadirkan kalangan agama tapi juga politik dan intelektual. 

 

 

Adakah pesan khusus dari Pak Presiden untuk Anda?

Ada satu poin pesan Pak Jokowi dan juga merupakan pemikiran saya pribadi. Penyelesaian masalah ini harus dimulai dari dalam negeri. Karena kita ga bisa bicara di forum internasional jika dalam negeri kita belum pasti. Itu nanti dianggap omong kosong. Ini yang membuat saya tertarik. setelah itu baru bicara tentang luar negeri. Karena ada permintaan kepada Indonesia untuk ikut dalam resolusi konflik di Afganistan bersama Muslim disana. 

 

 

Dari kacamata Anda bagaimana kondisi kerukunan agama di Indonesia?

Kondisi kebangsaan kita memang terbelah secara dalam dan memunculkan suasana dialetik pertentangan antar kelompok. Ada bawaan peristiwa politik pilpres 2014 ditambah dengan perkembangan politik baru seperti pilkada DKI Jakarta jadi semakin membelah. Termasuk sekarang dengan isu-isu baru yang membuat pembelahan itu makin lebar dan dalam. 

 

Di tengah situasi dunia yang kacau balau diluar sana, ada skenario-skenario proxy war termasuk di Timur Tengah. Ini akan lebih berbahaya lagi jika ada keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga yang bersifat global. 

 

Maka dari itu harus segera dirawat dengan cara merajut kerukunan sejati. Itu harus jadi prioritas. Jangan bentuk kerukunan klaim mengklaim. Misal saya lebih Pancasila dari yang lain, saya lebih berbhineka daripada yang lain. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ini tantangannya. 

 

Bagaimana peran Indonesia untuk resolusi konflik sebelumnya?

Indonesia sudah sangat aktif. Berangkat dari politik bebas aktif untuk mendorong terciptanya perdamaian abadi sudah lama. Termasuk Gerakan Non Blok, resolusi konflik dan tentara perdamaian. Itu sangat dihargai. 

 

Karena success story demikian, dunia mengharapkan Indonesia untuk jadi peace maker. Ini memang harus didukung dengan perdamaian dan kerukunan di dalam negeri. Oleh karena itu saya tidak berpretensi karena sudah dilaksakan pemerintah. 

 

Jadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban ini nanti sifatnya hanya pendukung atau complementary saja terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia lewat diplomasi kita. Kecuali nanti saya fokus saja pada kerukunan beragama. 

 

 

Menurut Anda, saat ini Indonesia sudah bisa dijadikan role model dunia?

Secara relatif itu sudah jadi role model. Pertama karena nilai-nilai dasar Indonesia itu sebenarnya merupakan solusi peradaban dunia ke depan yakni Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Saya sendiri mendengar beberapa kali testimoni itu dari negara lain. Ini modalitas kita. 

 

Kedua, kenyataan dalam negeri juga jadi acuan mengenai pengamalan demokrasi. Makanya dianggap sebagai negara pengamal demokrasi terbesar di dunia. Meskipun relatif kita masih memerlukan konsolidasi demokrasi. Kita juga negara muslim terbesar pengamal demokrsi. Itu juga dirujuk. 

 

Ketiga pengamalan kerukunan umat beragama dan etnik relatif meskipun tidak seperti pada tahun 80-90an. Kerukunan umat beragama kita dijadikan model dunia. Saya sendiri mendengar itu. Yang terakhir ini memang sedikit tercoreng karena konflik-konflik atas nama agama dan etnik oleh semua kelompok. Ini yang harus segera dibenahi dan dirawat. 

 

Saya optimis lingkaran besar di tubuh bangsa ini itu cenderung ada harmonisasi dan toleransi. bahwa ada lingkaran kecil sekali yang berbentuk konflik kekerasan itu. Ini pesan penting dari apa yang harus kita kerjakan. 

 

Ini adalah untuk menampilkan Indonesia menjadi model dunia sekaligus Indonesia menjadi leading sector-nya perdamaian abadi dan ketertiban dunia. Memang tantangan besarnya ini harus didukung oleh kondisi nasional yang kondusif. Baik politik dan ekonomi. Selama sistem nasional kita tidak mendukung ya susah kita membangun kerukunan, harmoni dan kebhinekaan sejati. Jika ada superior dan inferior dalam politik dan ekonomi. Itu harus diatasi tapi semua pihak harus dilibatkan.

 

Jadi prioritas setelah ini apa?

*Harus dimulai dari dalam negeri. Dalam bentuk meningkatkan mengembangkan kerukunan antar umat beragama khususnya antara umat Islam dan Kristiani. Karena yang ada masalah dua umat ini. Beberapa gejala konflik yang berorientasi pada etnik atau karena kesenjangan pusat daerah masih ada. Untuk internal di kalangan umat Islam, hubungan antara kelompok organisasi, juga menjadi agenda pengembangan 'Islam jalan tengah'. 

 

Maka dalam minggu-minggu ini kami akan berkunjung dan beraudiensi ke KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) dan PGI (Persatuan Gereja Indonesia). Tujuannya, untuk meminta dukungan sekaligus bertukar pikiran tentang apa dan bagaimana kita merajut kerukunan umat beragama ke depan. 

 

Ini semua diletakkan pada kerangka memantapkan Kebhinekaan Tunggal Ika dan Pancasila secara sejati. Ini modal Kita. Bangsa ini punya modal sejarah dan modal budaya selain Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Budaya yang mengedepankan harmoni dan toleransi. Ini tinggal dirajut saja.

 

Saya berharap tahun depan bisa menyelenggarakana rembuk nasional bidang agama yang bermuara pada kesepakatan baru. Nanti tahun depan juga terpikirkan untuk mengadakan pertemuan tokoh-tokoh Islam sedunia di Indonesia. Itu ide lama saya sebelum mendapat mandat ini. (UMK)

Umaya Khusniah
26-10-2017 21:52