Main Menu

Dijadikan Tersangka, Ini Klarifikasi Karen Soal Pembelian Asset BMG Australia

Arif Prasetyo
06-04-2018 19:41

Karen Agustiawan (Antara/Wahyu Putro A/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Akibat investasi ini negara mengalami kerugian sebesar Rp 568 milyar.

 

Karen Agustiawan angkat bicara terkait penetapannya sebagai tersangka. Ia mengatakan, risiko yang dialami Pertamina pada akusisi PI Blok BMG merupakan risiko bisnis hulu yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia.

“Pertamina bukan merupakan satu-satunya pihak yang mengalami risiko bisnis di blok BMG. Para pemegang PI lainnya di blok BMG juga mengalami risiko yang sama. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang diuntungkan akibat risiko bisnis di blok BMG ini,” jelas Karen dalam rilisnya yang diterima Gatra.com, Jumat (6/4).

Lanjut Karen, apabila aksi korporasi seperti ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi maka hal ini akan menjadi preseden buruk dan kemunduran bagi investasi hulu migas di Indonesia mengingat banyaknya pengeboran yang belum berhasil.

“Tindakan hukum terhadap aksi korporasi ini akan berimplikasi kepada takutnya Direksi BUMN saat ini untuk melakukan investasi karena jika gagal akan berpotensi di pidana oleh penegak hukum. Hal ini secara langsung akan mempegaruhi pertumbuhan iklim investasi di Indonesia,” kata Karen.

Karen mengungkapkan kronologis pembelian asset BMG Auastralia oleh PT Pertamina pada masa kepemimpinannya.

Pertama, Kementerian BUMN selaku pemegang saham Pertamina menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pertamina tahun 2009. Salah satu, kegiatan dan anggaran yang disetujui dalam RKAP 2009 adalah investasi blok migas.

Kedua, Pada Februari 2009, Pertamina menerima penawaran dari Citi Invesment Bank (seller advisor ROC, Ltd - perusahaan migas Australia) untuk mengikuti proses bidding/penawaran akuisisi participating interest/hak kelola (PI) blok migas Basker, Manta & Gummy (BMG) di Australia milik ROC, Ltd.

Ketiga, Melihat tawaran akusisi ini sejalan dengan RKAP Pertamina dan RJPP Pertamina untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas nasional, Pertamina menindaklanjuti tawaran itu dengan membentuk tim due dilligence (uji tuntas). Untuk memperkuat tim due diligence dan sekaligus menambah kehati-hatian dalam proses evaluasi, Pertamina juga menunjuk konsultan keuangan & komersial dan legal bertaraf internasional (Deloitte & Baker Mckenzie).

Keempat, Setelah menyelesaikan proses kajian teknis (geologi, geofisika, reservoir, drilling, surface facilities dan sub surface), kajian komersial dan kajian legal dan menyimpulkan blok BMG layak diakuisisi, tim due diligence mengusulkan tawaran akusisi diproses untuk mendapat persetujuan dari Direktorat teknis, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina.

Kelima, Persetujuan berjenjang dari Direktorat teknis, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina diperoleh. Selanjutnya, Pertamina menyampaikan penawaran kepada pihak Seller. Setelah dilakukan negosiasi tertulis, Seller menyetujui penawaran Pertamina.

Keenam, Setelah melaporkan hasil negosiasi kepada Dewan Komisaris pada tanggal 18 Mei 2009, Pertamina melakukan penandatanganan Sales Purchase Agreement (SPA) akuisisi 10% PI BMG senilai US$30M pada tanggal 27 Mei 2009. Setelah SPA ditandatangani, susunan kepemilikan PI Blok BMG menjadi:

ROC Oil Company Ltd (Operator) 30%
Cieco Energy (Itochu) 20%
Beach Petroleum 30%
Sojitz 10%
Pertamina Hulu Energi (anak perusahaan Pertamina) 10%

Ketujuh, Beberapa permasalahan di antaranya terkait fasilitas produksi dan cuaca menyebabkan terjadinya penurunan produksi migas di blok BMG. Selain itu, setelah dilakukan pengeboran workover sumur eksisiting dan sumur produksi baru, diketahui adanya perubahan model subsurface dinamis yang mengakibatkan penurunan angka cadangan tersertifikasi.

Kedelapan, Di dalam industri hulu migas, penurunan angka cadangan merupakan hal yang lazim dialami perusahaan migas. Perusahaan migas taraf dunia juga mengalami dan menghadapi risiko yang sama dengan Pertamina pada saat melakukan operasi kegiatan hulu migas. Dengan demikian, segala risiko yang dialami Pertamina di blok BMG merupakan risiko bisnis hulu migas. Para pemegang PI lainya di blok BMG juga mengalami risiko bisnis hulu migas yang sama dengan Pertamina.

Kesembilan, Sebagai pemilik PI minoritas, Pertamina tidak mempunyai hak suara yang cukup untuk menentukan kelangsungan blok BMG. Oleh karena itu, meskipun Pertamina tetap ingin mengoperasikan BMG untuk menguji cadangan di lokasi lain namun karena tidak didukung oleh pemilik PI lainnya, blok BMG dinyatakan berhenti beroperasi oleh Operator pada tanggal 20 Agustus 2010.

Sepuluh, Seluruh biaya akuisisi dan operasi blok BMG telah dilaporkan dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan Pertamina tahun 2009 dan 2010. Pemegang saham Pertamina juga telah memberikan pengesahan laporan keuangan Pertamina tahun 2009 dan 2010 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina.

Sebelas, Pada tahun 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan Investasi Hulu Pertamina. Di dalam pemeriksaaan tersebut, akuisisi blok BMG merupakan salah satu kegiatan yang diperiksa dan BPK tidak menemukan adanya penyimpangan dalam proses akuisisi PI blok BMG.

Duabelas, Pada akhir tahun 2016, Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan akusisi PI blok BMG. Selanjutnya, pada awal Januari 2018, Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan ketua tim due diligence sebagai tersangka. Humas Kejagung menjelaskan proses akuisisi blok BMG dianggap jaksa penyidik tidak hati-hati serta tidak mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.


PT Pertamina Sesalkan Aksi Korporasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Sementara, Humas PT Pertamina sangat menyesalkan tindakan penyidik Kejaksaan Agung yang mengkualifikasikan aksi korporasi Pertamina tahun 2009 sebagai tindak pidana korupsi.

“Akuisisi PI blok BMG merupakan aksi korporasi. Akuisisi PI blok BMG telah melalui proses due dilligence secara hati-hati dan mengikuti kaidah-kaidah industri migas yang berlaku,” jelas Humas PT Pertamina dalam salah satu poin klarifikasi.

Meskipun akuisisi PI blok migas, lanjutnya, sudah dilakukan dengan hati-hati, aksi korporasi itu tetap memiliki risiko sebagaimana lazimnya risiko bisnis hulu migas yang dihadapi perusahan migas taraf dunia. Oleh karena itu, resiko yang dihadapi di dalam akuisisi PI blok BMG murni merupakan resiko bisnis hulu migas.

Akuisisi PI blok BMG telah mendapatkan persetujuan internal Pertamina, khususnya persetujuan dari Dewan Komisaris Pertamina sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pertamina;

Direksi/Komisaris dan Pekerja Pertamina yang terlibat dalam proses akuisisi blok BMG tidak memiliki konflik kepentingan apalagi menerima/dijanjikan sesuatu dari pihak manapun dalam pelaksanaan akuisisi PI blok BMG. Akuisisi PI blok BMG semata-mata dilaksanakan untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas Pertamina dan Indonesia;

BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan Investasi Hulu Pertamina. Di dalam pemeriksaaan tersebut, akuisisi blok BMG merupakan salah satu kegiatan yang diperiksa dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam proses akuisisi PI blok BMG;

Kementerian BUMN selaku representasi Pemerintah sudah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab hukum sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina atas akuisisi PI blok BMG.

Mengutip pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara 62/PUU- IX/2013 tanggal 3 Februari 2014 dalam perkara uji materi UU BUMN dan Keuangan Negara dinyatakan bahwa: “paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraaan pemerintahan (government judgement rules) melainkan berdasarkan paradigma usaha (business judgement rules)”. Oleh karena itu, aksi korporasi Pertamina ini harus diuji dengan menggunakan prinsip-prinsip business judgement rules bukan dengan menggunakan UU Tindak Korupsi.


Editor: Arief Prasetyo

Arif Prasetyo
06-04-2018 19:41