Main Menu

Presiden KSPSI: Jokowi Demokratis Tak Larang Buruh Gelar Aksi May Day

Iwan Sutiawan
01-05-2018 11:39

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea (GATRA/Iwan Sutiawan/nhi)

Jakarta, Gatra.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menilai Joko Widodo (Jokowi) adalah presiden demokratis dan tidak melarang siapapun termasuk buruh untuk melakukan demonstrasi, termasuk aski May Daya.

"Ya kalau orang bilang Jokowi otoriter, saya yang alami langsung, enggak pernah dilarang demo," kata Andi akhir pekan kemarin di Jakarta.

Andi yang juga merupakan komisaris di PT Perumahan Pembangunan (PP) Persero, mengungkapkan, meskipun berada di lingkaran pemerintahan, tetap memimpin aksi mengkritisi pemerintah. Namun Jokowi tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Saya sebagai salah satu di satu BUMN terbesar di Indonesia, tetap pimpin demo dan tidak takut dipecat. Kalau Jokowi otoriter, saya sudah dipecat," ujarnya.

"Saya demo, Jokwi tahu besok siangnya, kemarin mimpin demo di Istana. 'Iya, oh gitu', gitu aja. Kalau [Jokowi] otoriter, [akan bilang] besok pensiun ya, tapi tidak sampai tahun ketiga saya sebaga presiden komisaris BUMN. Hari ini pun saya tetap akan pimpin demo, May Day saya akan turun langsung pimpin aksi massa," katanya

Presiden bahkan mengatakan, tidak pernah melarang siapapun untuk melakukan aksi demonstrasi karena itu merupakan hak semua warga negara yang dilindungi konstitusi.

"Ketika orang sampaikan Jokowi otoriter, saya ketawa, saya ini karyawan buruh, diangkat jadi komisaris BUMN, demo dibiarin saja. Artinya, ada ruang demokrasi yang betul-betul dijawab presiden," katanya.

Bahkan, lanjut Andi, Jokowi mencatatkan sejarah saat menjadi gubernur DKI Jakarta.
"Kenaikan upah 40% saat Jokowi gubernur DKI, itu sejarah dan sejarah itu tidak boleh kita lupakan, itu faktual," katanya.

Bukan hanya itu, di era pemerintahan Jokowi, tidak ada aksi mogok nasional yang dilakukan buruh. Menurutnya, ini berbeda dengan di era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), buruh melakukan aksi besar-besaran mogok nasional.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
01-05-2018 11:39