Main Menu

Dede Yusuf: Pemerintah Diberi Waktu 3 Bulan Jalankan Rekomendasi Tentang TKA

Hendri Firzani
01-05-2018 13:32

Aksi demo buruh yang berlangsung di depan DPR.(GATRA/Wem Fernandes/re1)

Jakarta, Gatra.com - Aksi demo buruh yang berlangsung di depan DPR ikut diramaikan dengan orasi dari politikus senior PAN Amien Rais, wakil  Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan anggota DPR dari Demokrat Dede Yusuf. Di depan massa buruh, Amien Rais mengajak buruh untuk menuntut pemerintah mencabut perpres nomor 20 tentang perijinan Tenaga Kerja Asing. DPR sendiri menurut Dede Yusuf, telah memberi waktu pemerintah untuk membentuk satgas pengawasan TKA untuk mencegah melubernya TKA di tanah air. 

 

Menurut Dede Yusuf, DPR sendiri telah membuat Panja terkait hal itu, dan telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk membentuk satgas  pengawasan terhadap tenaga kerja asing terutama mereka yang masuk dan bekerja secara illegal. Kami memberi waktu 3 bulan kepada Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi kami," ujar Dede Yusuf.

 

Jika, tidak dilaksanakan, lanjut Dede, bukan tak mungkin DPR akan melanjutkan untuk membentuk Pansus terhadap hal itu. Kepada Gatra.com, Dede Yusuf mengatakan bahwa dirinya sebenarnya telah berkomunikasi dengan organisasi buruh beberapa hari sebelum May Day.

 

"Kita tahu tuntutannya dari tiap tahun memang kurang lebih sama. PP 78, Undang-undang 13, Outsourcing, dan hari inia da tambahan yaitu Perpres Nomor 20 tentang TKA. Tapi, prinsip dasarnya adalah bahwa Komisi IX pun sedang memperjuangkan, bagaimana hak-hak buruh itu tidak terambil. Bahkan,  revisi UU tenaga kerja sudah menjadi agenda kita, Ini masalah time line saja," ujar Dede Yusuf. 

 

Ia sendiri tak bisa memastikan apakah Demokrat akan mendukung pembentukan Pansus jika nanti pemerintah melanggar rekomendasi DPR. "Ini kan masa reses. masih libur semua. Hari ini juga di Komisi IX, juga hanya saya yang bertugas sendiri. Artinya saya tidak bisa mengatasnamakan fraksi karena belum ada keputusan, kita belum rapat fraksi. Saya hanya bisa mengatasnamakan komisi IX, yang sudah melaksanakan raker, sudah membahas masalah ini, kesepakatannya adalah demikian, kita beri waktu 3 bulan untuk peraturan turunan nya, permennya harus tidak boleh melanggar UU. Dan satgas itu harus dibentuk, kita juga bikin Timwas," tegas Dede.


 

Reporter : Wem Fernandez

Editor: Hendri Firzani 

Hendri Firzani
01-05-2018 13:32