Main Menu

Bentuk Koopsusgab, Panglima TNI Minta Pemerintah Keluarkan PP

Wem Fernandez
24-05-2018 19:24

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/yus4)

Jakarta, gatra.com -Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan, rencana pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP). Payung hukum yang disiapkan ini tetap dalam kerangka kerja TNI, sebagaimana yang diatur dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. 

 


“Kami nanti akan mendorong pemerintah supaya mengeluarkan PP sehingga apa yang kita inginkan nanti dalam tindakan untuk menanggulangi aksi terorisme itu dengan satuan khusus benar-benar bisa efektif dan payung hukum yang tepat,” jelas Panglima usai rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis, (24/5). 

 


Sebagai mitra kerja, Komisi I DPR juga telah sepakat terbentuknya Koopsusgab ini karena dinilai sesuai dengan amanat dari UU TNI. Menurut Panglima, selama ini TNI juga ikut membantu pihak kepolisian dalam aksi pemberantasan terorisme. 

 


Namun demikian, dasar dari kerjasama kedua institusi ini hanya menggunakan MoU. “Itu masuk dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang), namun payung hukumnya menggunkan MoU perbantuan antara TNI dengan Polri. Kami bisa membantu tetapi dalam bentuk BKO (Bawah Kendali Operasi) dalam kekuatan polisi,” terangnya. 

 


Panglima menepis jika hadirnya PP soal Koopsusgab akan tumpang tindih dengan UU. Aksi pemberantasan terorisme harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, mulai dari pencegahan, penindakan, pemulihan, monitoring dan diteksi dini. Semuanya akan dilakukan dalam satu kegiatan OMSP,” tegas dia.


 Reporter : Wem Fernandez

editor : Bernadetta Febriana

Wem Fernandez
24-05-2018 19:24