Main Menu

Komisi I Pastikan Koopsusgab Tidak Tumpang Tindih Dengan Densus88

Wem Fernandez
24-05-2018 20:40

Satya Widya Yudha (ANTARA/re1)

 

 

-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setuju dengan dibentuknya Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI. Berasal dari satuan elite dari tiga matra di TNI (AD, AU dan AL), Koopsusgab juga akan berkiprah dalam aksi pemberantasan terorisme di tanah air. 

 


Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha mengatakan, kerja dari Koopsusgab ini tidak akan tumpang tindih dengan Detasemen 88 Anti Teror (Densus 88)  milik Polri. Koopsusgab akan bergerak sesuai dengan skala ancaman tertentu. 

 


“Tentu harus ada kriteria, pada situasi apa mereka bisa terlibat. Dalam konteks UU Terorisme, embrionya kan tetap di Polri. Jadi Polri tentunya pada satu titik akan katakan bahwa ini wilayah harus dibantu oleh Koopsusgab TNI,” jelasnya usai rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Senin, (24/5). 

 


Selama ini kerja-kerja TNI dalam pemberantasan terorisme hanya bawah kendali operasi (BKO) Polri dengan mengacu pada Pasal 43J UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 

 


“Nah TNI bilang, oke saya mau BKO-kan, saya punya pasukan namanya Koopsusgab. Inilah yang di-BKO-kan. Lebih bagus kan, integrasi sudah,” singkat dia. 

 


Hanya saja, agar mekanisme perbantuannya jelas dengan skala ancaman seperti apa, maka perlu dibuatkan payung hukum yang lebih memadahi dengan mengeluarkan Perpres. Selama ini kerja-kerja TNI harus berdasarkan keputusan pentingan politik negara, dalam hal ini keputusan presiden. 

 


“Dalam hal ini presiden. Kalau kita hanya bergantung pada itu, tanpa Perpres, berarti setiap ada kejadian kan dia minta presiden. Nah untuk menghindari itu, dibentuk lah perpres. Perpres itu lebih ke mekanisme,” ujar dia.


 Reporter : Wem Fernandez

Editor : Bernadetta Febriana

Wem Fernandez
24-05-2018 20:40