Main Menu

DPR Sahkan RUU Anti Teror, Menkumham; Semoga Bisa Mencegah Terorisme

Wem Fernandez
25-05-2018 13:19

Menkumham Yasona Laoly. (GATRA/Abdurachman/RT)

Jakarta, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, (25/5), hari ini. Menteri hukum dan Ham Yasonna Laoly mengatakan, sesuai dengan mekanisme, revisi yang terdapat dalam UU tersebut nantinya dibawa ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani.

 

“Saya kira ini pengundangannya bisa dalam waktu dekat. Setelah ditandatangani oleh Pak presiden, dikirim ke DPR melalui prosedur sesuai mekanisme, kemudian   berlaku,” tegas Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat. 

 
Politisi PDI-Perjuangan ini berharap UU ini dapat digunakan secara bertanggungjawab oleh Polri, Densus atau BNPT dalam tugasnya mencegah dan memberantas aksi terorisme di Indonesia.  “Dan nanti bersama-sama dengan TNI. Juga jaksa kalau dia akan menuntut dan hakim kalau dia akan memutus. Kita harap UU ini bisa mencegah atau mengurangi setidaknya tindak pidana terorisme, karena sudah diberi kewenangan untuk menindak dan upaya pencegahannya. Jadi kalau ada perbuatan persiapan, semua sudah bisa dimungkinkan (untuk ditindak)  oleh UU ini,” tegas Yasonna. 

 
Sementara it,u menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, hari ini juga DPR akan mengiriman surat risalah habil rapat paripurna kepada pemerintah agar segera diundangkan. Dia berharap ke depan, jangan lagi muncul stigma bahwa lamanya proses UU Anti Teror karena  ditahan oleh DPR. 

 
“Dengan disahkannya UU ini maka bola sekarang ada di tangan pemerintah. Sehingga ke depan jika ada apa-apa lagi jangan lagi DPR jadikan kambing hitam,” tegas dia. 

 

Pembahasan revisi UU terorisme memang berjalan cukup lama. Rapat pemerintah dan DPR dalam membahas UU Anti Teror ini sebelumnya berjalan cukup alot. Salah satu fokus adalah terkait defenisi terorisme. Dalam rapat kerja yang digelar pada, Kamis, (24/5), malam kemarin, keduanya sepakat pada konsep definisi terorisme yang menjadi alternatif kedua, yaitu  "Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan".

 



Reporter : Wem Fernandez

Editor: Hendri Firzani 

Wem Fernandez
25-05-2018 13:19